Kuasa Hukum Ketua Organda Kota Bekasi: Dakwaan JPU di Luar Jangkauan

  • Whatsapp

Bekasi – Sidang kedua perkara Ketua DPC Organda Kota Bekasi Amat Juaini di Pengadilan Negeri Bekasi, ruang sidang Sari II pada hari Senin (14/9/2020). Dengan agenda Pembacaan Nota Keberatan (eksepsi) pada JPU yang di baca kan pada minggu lalu. Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Dr (Can) KMS. Herman SH,MH,M.SI,CLA, RM. Purwadi A. Saputra SH.MH, Iwan Saputra SH Tommy Irawan SH, dan Cindy Eka Febriana Herman SH dari Badan Advokasi, Konsultasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (BAKUM MAKN)

Menurut Dr (Can) KMS. Herman SH,MH,M.SI,CLA, alasan dan argumentasi hukum yang dikemukan dalam eksepsi ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (due process) dan sesuai dengan hukum (due to the law).

Baca Juga :  Bara Aksi Menilai Sekdis Pendidikan Kota Bekasi Jago Berasumsi

“Sehingga kami tim Penasehat Hukum dari Terdakwa Amat Juaini sangat berkeyakinan bahwa pertama, perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar jurisdiksi KUHPidana, akan tetapi jurisdiksi Hukum Perdata, yang mana terdakwa (Amat Juaini-Red) telah mengembalikan Uang sebesar Rp.10 Juta rupiah dan sisa nya akan di kembalikan namun korban melaporkan ke Polres metro Bekasi Kota dan diduga ada motif tertentu kedua, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan JPU kepada Terdakwa Amat Juaini tidak dapat diproses dalam tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan; ketiga, hak Jaksa Penuntut Umum menurut Penasehat hukum terdakwa Amat Juaini dalam perkara ini gugur demi hukum atau sekurang kurang nya tidak dapat di terima sesuai dengan pasal 143 KUHP sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libel),”
tuturnya pada awak media usai persidangan.

Baca Juga :  Bara Aksi Menilai Sekdis Pendidikan Kota Bekasi Jago Berasumsi

Lanjut Dr (Can) KMS. Herman SH,MH,M.SI,CLA, Menambahkan bahwa sesungguh nya pelapor dan rekan rekan nya diduga menginginkan terdakwa AJ tidak lagi menduduki jabatan sebagai ketua Organda Kota Bekasi . Terbukti ada rapat rapat yang di selenggarakan setelah pelimpahan P21 dari Polres ke kejaksaan yang di lakukan oleh wakil dan sekertaris nya padahal secara legalitas terdakwa AJ masih menjadi Ketua Organda Kota Bekasi yang sah, yang bisa menonaktif kan hanya DPD Oragada Jawabarat,”terang nya.

Tim penasehat hukum terdakwa Amat Juaini berharap “kira nya Majelis hakim yang mulia dapat mengabulkan Eksepsi/Keberatan surat dakwaan penuntut umum nomor No.Reg.Perkara: PDM-216/II/BKASI/8/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan terhadap Terdakwa dan
memulihkan nama baik terdakwa pada keadaan semula,serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,”harap nya.

Baca Juga :  Bara Aksi Menilai Sekdis Pendidikan Kota Bekasi Jago Berasumsi

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda tanggapan dari penuntut umum atas nota keberatan yang diajukan oleh tim penasehat hukum ini, tandas RM.Purwadi A.Saputra SH.MH yang juga Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa Amat Juaini. (Jerry)

Facebook Comments