KPU Balam Luncurkan Maskot Pilkada

  • Whatsapp

BANDARLAMPUNG– KPU Kota Bandar Lampung (Balam) meluncurkan jingle dan maskot selama Pilkada. Ketua KPU kota setempat, Dedy Triadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan perdana terkait sosialisasi tahapan pilkada Kota Balam.

”Kita juga inginkan partisipasi masyarakat, bahwa pilkada pada tahun depan itu merupakan adu gagasan, adu program dan misi dan visi. Jadi, kita inginkan pemimpin itu membawa untuk perbaikan bagi Bandarlampung pada periode mendatang,” jelas Dedi saat peluncuran maskot dan jalan sehat menyongsong pilkada Bandarlampung di Tugu Adipura, Ahad (15/12).

Dedi menjelaskan, tingkat partisipasi kota Bandarlampung pada pilkada tahun 2015 sebesar 66,8 persen, sementara target nasional untuk pilkada dan pileg kemarin 77, 8 persen.

Baca Juga :  Ratusan Kilogram Narkotika Berhasil Diungkap Polda Lampung Dalam Kurun Waktu 9 Bulan

“Kita optimis dengan segala inovasi dan kreativitas kita, serta menggandeng komponen masyarakat terutama media bisa meningkatkan partisipasi minimal mendekati itu. Kami juga mengimbau agar memilih pemimpin yang baik, jangan terlibat money politik,” pungkasnya.

Wali Kota Balam, Herman HN berharap agar masyarakat Bandarlampung pada pemilihan Wali kota pada tanggal 23 September 2020 memilih pemimpin yang lebih baik dari dirinya.

“Carilah pemimpin yang baik, yang mensejahterakan rakyat, jangan cari pemimpin yang membagi – bagikan uang, sembako, dll. Perlu saya ingatkan kepada bapak – ibu semua pilih pemimpin yang bener – bener ngurus rakyat, dan minimal lebih baik dari saya,” ungkapnya.

Herman HN memaparkan, menurut UU Pemilu No. 10 Tahun 2016 yang boleh dibagikan berupa kaos, payung, gelas, topi, kerudung, pin diluar itu dilarang undang-undang. ”Yang menerima dan membagikan dipenjara 36 bulan. Semoga Provinsi Lampung dapat pemimpin yang baik,” paparnya.

Baca Juga :  Eva Dwiana Tinjau Vaksinasi Di SD Negeri Panjang

Terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS), Herman HN menegaskan, dirinya yang membayar melalui uang cukai tembakau jadi uang APBD. “Boleh dicek, bayar sejumlah 62 ribu kartu, saya tak mau bohongi rakyat. Kalau kemarin (14/12) Yusuf Kohar bilang KIS dari pemerintah pusat, itu tak benar,” tandasnya. (nrcu)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.