Komisi III DPRD Lampung Angkat Bicara Soal Dugaan Pemerasan Oknum Polhut

  • Whatsapp
Hi. Imam Syuhada Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Komisi III dari peraksi Partai Nasdem

Lampung Utara – Hi. Imam Syuhada, Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Komisi III dari peraksi Partai Nasdem angkat bicara terkait dengan ada dugaan tindak Pidana pemerasan disertai kekerasan yang telah dialami Kelompok Tani Kopi Gapoktan Karya Baru yang dilakukan oleh oknum Polisi Kehutanan (Polhut) yang bekerjasama dengan salah satu oknum Ketua Gapoktan Karya Maju Mandiri (KMM) bernama Endang Cs warga Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

Ia menilai hal tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh para penegak hukum.

“kami akan segera untuk menindaklanjuti permasalahan ini yang nantinya bersama dengan komisi yang membidanginya,” kata Iman saat ditemui awak oleh media dikediamannya, Rabu (11/08/2021).

Baca Juga :  KAI Mulai Perbolehkan Anak di Bawah 12 Tahun Naik Kereta

Hi. Iman Syuhada juga meminta wilayah hukum Polres Lampung Utara untuk segera menperoses laporan LP3K-RI pada intinya kami mendorong percepatan proses hukum dugaan tindak Pidana Pemerasan disertai kekerasan yang telah di alami masyarakat petani Kopi Gapoktan Karya Baru di Gendot Kecamatan Tanjung Raja.

“Stop Kekerasan untuk masyarakat petani kopi di wilayah Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Gendot ,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Nasril Subandi Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan (KP3) Lampung yang juga sangat mendukung langkah hukum yang sudah dilaporkan rekanan kami LP3K-RI di Polres Lampung Utara.

“Saya juga akan ikut mengawal pengaduan LP3K-RI yang mewakili masyarakat selaku korban dari penindasan para oknum, yang semerta-merta untuk mencari keuntungan peribadi memaksa untuk menyerahkan barang yang diketahui bukan milik” katanya

Baca Juga :  Ketum AWPI Minta DPD Lampung Gelar Muscab Luar Biasa

“Maka wajar saja para terduga pelaku dapat dikenakan Pasal 368 KUHP Tentang tindak Pidana Pemerasan yang disertai ancaman kekerasan,ancaman pidana sembilan tahun penjara,” lanjutnya.

Ia menyayangkan seharusnya para terduga atau terlapor diberikan tugas untuk melakukan pengecekan Pembinaan, ini justru kebalikannya, para oknum malah melakukan perbuatan-perbuatan yang diduga melawan hukum.

“ini pada intinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Oleh sebab itu saya juga meminta DPRD Provinsi Lampung bersama Jajaran Polres Lampung Utara, untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman ,” pungkasnya.(Tim/AWPI)

 

 

Pos terkait