Kisruh Penebangan Kayu di Wilayah Perhutani, Pemerintah Desa Bulakan Fasilitasi Musyawarah

  • Whatsapp
Pemerintah Desa Bulakan adakan Musyawarah terkait kisruh Penebangan Kayu di wilayah perhutani

Pemalang-Adanya kekisruhan Petani Hutan Sosial di Desa Bulakan, kecamatan Belik mengenai penebangan kayu di wilayah Perhutani. Pemerintah Desa fasilitasi musyawarah

Permasalahan itu bermula dari Petani dusun Kali keji menebang kayu yang di tanami oleh petani hutan sosial di lahan perhutani, karena tidak sesui dengan kesepakatan dan aturan yang ada di SK pengelolaan Hutan sosial dan ketidak pahaman akhirnya terjadi kekisruhan

Dalam hal ini, bertempat di Brak dusun Kali keji Desa Bulakan Kecamatan Belik di adakan pertemuan antara Petani Hutan Sosial, Perhutani dan Pemerintah Desa agar permasalahan itu terpecahkan, Rabu (11/08/2021) .

Kades Desa Bulakan, Sigit Pujiono menyampaikan bahwa permasalahan ini terjadi ternyata adanya ketidak pahaman petani hutan sosial pada aturan yang ada di SK dari kementrian Kehutan dan Lingkungan Hidup.

Baca Juga :  UPC PDAM Tirta Mulia Gerak Cepat Atasi Kebocoran Pipa

Ia menjelaskan apa yang tertuang dalam Sk yaitu penebangan kayu harus mengikuti RPH (rencana pemanfaatan hutan/ RKU per 10 tahunan/RKT per 1 tahunan).

“KTH harus memasukkan rencana tebang dalam RTT mereka, jadi tidak boleh petani menebang tanpa melaporkan ke KTH dan memasukkannya dalam RTT,” jelasnya.

Sigit memaparkan, “Menurut aturan yang yang ada Penebangan tanpa RTT tersebut tetap dianggap penebangan ilegal karena Kelompok Petani Hutan (KTH) harus memenuhi SIPUHH-aplikasi legalitas kayu. Ada nomor SIPUHHnya kalau mau mengeluarkan kayu,” paparnya.

Ia melanjutkan, dari aturan yang ada Pemegang ijin IPHPS akan dievaluasi setiap 2 tahun mengenai tutupan lahan dan 5 tahun monev, apakah ijin lanjut atau dicabut. Kelompok Tani Hutan RAA sudah 4 tahun, dan tahun depan jatuh tahun ke 5, jadi penebangan kayu tersebut riskan mengancam seluruh SK KTH, walau dalam Sk pengelolaan sampai 35 tahun, dalam aturan itu pun ada pembagian hasil bersih 70% kth:30% perum perhutani. Dibayarkan melalui KTH.

Baca Juga :  TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2021 Resmi di Tutup

“Pembayaran PNPB dan PBB (mengikuti aturan tersendiri, untuk kayu 6% dibayarkan melalui KTH,” pungkas Sigit pada Kelompok Tani Hutan.

Yatno, petani hutan Rimba Agro abadi membenarkan bahwa petani belum tau jelas aturanya,  walau punya SK karena kebanyakan tidak membaca isi di dalamnya.

“mumpung kumpul bersama petani, minta penjelasan yang mendetail sehingga tidak terjadi kekisruhan lagi, dari cara penebangan serta bagi hasil yang harus dibayarkan dan lainya.karena sudah ada kesepakatan,” ucapnya.

Hal senada juga di sampaikan Didi, “Kalo petani hutan harus intropeksi diri masing masing, pahami semua aturannya sehingga semua masalah bisa terselesaikan dan mematuhi dan menyadari hak dan kewajiban sesui peraturan yang berlaku sehingga bisa untu kesejahteraan bersama masyarakat di sekitar hutan,” katanya.

Baca Juga :  UPC PDAM Tirta Mulia Gerak Cepat Atasi Kebocoran Pipa

Carto selaku Perwakilan dari Perhutani menuturkan bahwa semua petani ada prosedurnya maka dari itu petani tetap harus konsultasi.

“Kedepannya di tata lagi dari aturan menebang kayu di lokasi Perhutani harus ada surat izinya seperti yang di sampaikan Sigit pujiono kades bulakan, dan memang benar aturannya seperti itu,” tuturnya.

Dari pihak Perhutani pun mengucapkan terimakasih pada Pemdes sehingga semua kekisruhan di perhutanan sosial di Desa Bulakan jadi gamblang dan jelas.

“Kehutanan sosial sendiri di sekitar wilayah desa Bulakan totalnya ada 800 hektar.dan dari aturannya dari penarikan bagi hasil dari hasil hutan pun harus ada kwitansi,” pungkas Carto. (Tris)

Pos terkait