Ketum DPN PPDI Bersama Jajarannya Temui Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

  • Whatsapp

Yogyakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat desa Indonesia (DPN PPDI) Widhi Hartono, SE.SH.S.Sos, Rabu (17/02/2021) didampingi jajaran pengurus DPN PPDI dan bersama Ketua DPW PPDI menghadap Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen BPD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Pasar Minggu Jakarta.

Kehadiran ketua DPN PPDI, langsung di terima Direktur Jenderal (Dirjen) BPD Kemendagri RI yang baru; Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd di ruang VVIP, dimana dalam pertemuan silahturahmi ini, dimanfaatkan untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan keperluan menyampaikan dan menindaklanjuti serta mencari solusi masalah umum yang ada setelah menginventarisasi permasalahan Perangkat Desa serta Desa di Indonesia.

Menurut Widhi Hartono, masalah umum yang kami terima dan sudah kami sampaikan kepada Pak Dirjen BPD, seperti pemberhentian sejumlah Perangkat Desa yang tidak sesuai dan bertentangan dengan UU dan Peraturan Menteri yang mengatur, begtu juga masalah jaminan kerja dan kesehatan Perangkat Desa bahkan rendahnya Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa.

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Dam Parit Selonjono

“Saya prihatin bahkan seringkali merasa kecewa saat menerima masukan dan keluhan dari daerah sepertinya rendahnya Penghasilan Tetap (SILTAP) Prades, bahkan parahnya seringkali tertundanya pembayaran SILTAP hanya dianggap sebelah mata oleh pemangku Jabatan, seperti di Kabupaten Minahasa Utara.” kata Ketua Umum DPN PPDI.

Dihadapan Dirjen BPD Kemendagri RI Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd; DPN PPDI menyampaikan beberapa hal antara lain  pertama masih masivnya pemberhentian perangkat desa di berbagai kabupaten dan propinsi diseluruh Indonesia. DPN PPDI memohon agar kementrian Dalam Negeri segera membuat penegasan pelaksanaan Permendagri 67 Tahun 2017 melalui surat edaran, sehingga perangkat desa di Indonesia mendapat kepastian tentang masa jabatannya dan tidak lagi kawatir diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa.

Baca Juga :  Pengurus Paguyuban Dukuh Kapanewon Ponjong Periode 2021-2026 Dikukuhkan

Selanjutnya DPN PPDI memohon Mendagri untuk turun tangan terkait perangkat desa yang diberhentikan kemudian menang di PTUN dikembalikan ke jabatannya semula, seperti di Jombang, Indramayu, Karawang dan Minahasa Utara serta di beberapa tempat lainnya, diseluruh tanah air, dan ketiga adalah mengembalikan tanah bengkok sebagai penghargaan atau dalam istilah apapun atas dasar hak asal usul dalam pengertian Azas Rekoqnisi subsidiaritas kepada perangkat desa.

DPN PPDI melalui Dirjen BPD Kemendagri RI, meminta Mendagri RI untuk meninjau kembali Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa dengan memperhatikan pengabdian atau masa kerjanya, sehingga SILTAP Perangkat Desa proposional sesuai masa kerjanya termasuk mendesak Kementerian Desa dan Transmigrasi serta Percepatan Daerah Tertinggal (Kemendestrans dan PDT) RI, untuk dapat mengalokasikan Anggaran Dana Desa untuk operasional Pemerintah Desa.

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Dam Parit Selonjono

Widhi Hartono menyatakan memang keluhan yang paling dominan dilapangan adalah ditemui legitimasi kenyamanan kerja dan masalah kesejahteraan Perangkat Desa yang pelaksanaannya seringkali tidak searah dengan regulasi berkenaan dengan Desa dan Perangkat Desa, selain itu DPN PPDI juga sudah mengajukan permohonan agar faktor Pendidikan (“bukan pelatihan”) bagi Perangkat Desa menjadi agenda rutin tahunan sebagai upaya peningkatan kapasitas dari SDM pelaksana Pemerintahan Desa.

“kami dari DPN PPDI meminta perhatian Kemendagri RI untuk dapat mengagendakan program Pendidikan bagi Perangkat Desa secara rutin tahunan dan berkesinambungan,” tutup Widhi Hartono kepada wartawan ketika ditemui di jogja. (Mungkas)

Facebook Comments