Ketua DPRD Desak Kabag Hukum dan Komisi A Buat Perda

  • Whatsapp

Saumlaki – Ketua DPRD kabupaten Kepulauan Tanimbar desak Kabah Hukum untuk segera membuat perda yang mengatur tentang pemilihan kepala Desa sesuai dengan hak asal usul adat setempat di Tanimbar agar bisa terakomodir semua kepentingan keterwakilan pengusungan Soa yang di Desa masing masing sehingga tercerin hak Demokrasi Rakyat.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD dan Panitia Seleksi serta koordinator Komisi A ketua DPRD di balai ruang II Kantor DPRD kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Propinsi Maluku, Kamis (28/01/2021).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut ketua DPRD KKT, Omans Jaflaun Batlayeri SH dalam rapat tersebut menyampaikan pendapatnya terkait kekisruan yang terjadi dalam mengumumkan Hasil sceening calon Kapala Desa oleh panitia seleksi (pansel) terjadi karena lemahnya payung hukum Perda yang tidak mendukung pelaksanaan Pilkades serentak di 42 desa di kepulauan Tanimbar sehingga terkesan belum ada demokrasi pemilihan kepala Desa di Tanimbar. “Ungkapnya.

Jaflaon menginginkan perda tersebut sgera dibuat agar dapat mengantisipasi pemilihan kades-kades berikutnya sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindari pesoalan yang akan datang yang diperhadapkan saperti saat ini.

Jaflaun mencontohkan kasus desa Sofyanin yang mau discreening ulang karena hanya satu calon kepala desa yang dinyatakan lulus screening oleh Pansel. kata Yaflaun kalau hanya Desa Sofyanin di-screening ulang, lalu dibatalkan SK mana? Senentara SK yang suda diterbitkan itu hanya satu yang SK nya bersifat kolektif, kolegial, sehingga akan menjadi bumerang dalam menentukan screning ulang bagi satu desa.”Cetusnya.

“Jika desa sofyanin dilakukan screening ulang seperti yang dikatakan oleh kabag hukum maka dasa-dasa lain juga akan diikut sertakan dalam screering ulang tersebut karena hanya satu SK.

Jaflaun berharap agar kedepan kejadian ini, tidak terulang lagi, sehingg perlu mengambil langka antisipasi dengan membuat perda yang mengatur tentang pemilihan kepala desa sesuai dengan hak asal usul sehingga kereta pesta demokrasi pikades benar – benar dihantarkan kemasyarakat Duan Lolat di kabupaten kepulauan Tanimbar. (Red)

Facebook Comments