Ketua DPN PPDI Angkat Bicara Terkait Inisiasi perubahan UU Desa oleh DPD RI

  • Whatsapp
Ketua DPN PPDI, Widi Hartono

Yogyakarta — Ketua Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widi Hartono, SE di Yogyakarta memberikan angkat bicara terkait DPD RI yang akan menyelesaikan masa sidangnya dalam pembahasan perubahan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dirasa masih ambigu.

Ia memberikan masukan beberapa hal terkait perubahan tersebut dengan maksud lebih mempertegas, memperjelas dan meluruskan.

Adapun masukannya adalah pertama: Alokasi Dana Desa harus termatub dalam UU desa yang bersumber dari APBN.

Kedua: Dana Desa berasal 10 % dari jumlah total keseluruhan APBN dan tertulis di UU desa dengan pembagiannya mempertimbangkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi desa sehingga terciptalah keadilan.

Baca Juga :  Badan Kesbangpol Gunung Kidul Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Tanjungsari

Ketiga: Perencanaan dan penggunaan dana desa mekanismenya tetap sama seperti semula.

Keempat: Supra desa sebagai pembina dan pengawas bukan mengintervensi desa baik dalam pembangunan desa maupun kebijakan pemerintah desa dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa.

Kelima: proteksi terhadap perangkat desa dalam menjalankan tugas dan keberlangsungannya perlu diperkuat dan tetap berakhir masa jabatannya pada usia 60 tahun.

Keenam: Pembangunan desa adalah sebuah proses pencapaian tujuan desa yang didalamnya ada pemberdayaan desa,

pembangunan desa berbasis pada wilayah terkecil desa yaitu dusun untuk itu peran unsur kewilayahan yang di jabat kepala dusun sangat penting yaitu peningkatan pemberdayaan yaitu melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Baca Juga :  Mbah Sis Anwar siap maju lagi teruskan program di Karangtengah

Selain itu juga sebagai pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Pembahasan perubahan UU tentang desa oleh DPD RI seharusnya lebih mendengarkan para praktisi atau pelaku pemerintah desa yang tentunya lebih tau tentang kekurangan dan kelebihannya tutup Widi Hartono kepada wartawan. (Mungkas)

 

 

Facebook Comments