Ketua DPC AWI Bekasi Desak SatPol PP Agar Segera Eksekusi Bangunan PT WAP

  • Whatsapp

BEKASI – Persoalan perizinan PT.WAP yang telah diberitakan oleh beberapa Media Online, bahwa di duga tidak mengantongi Izin mendirikan Bangunan (IMB) Perkantoran, dimana hal tersebut sudah tentu di duga kuat menyalahi fungsi peruntukan dan aturan serta melanggar Perbup dan Perda Kabupaten Bekasi, Selasa (23/02/2021).

Kendati permasalahan tersebut telah dilakukan pemanggilan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi dan pihak PT WAP berjanji untuk memenuhi aturan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemkab Bekasi dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama, namun seolah pihak PT WAP tak menggubris perjanjian yang telah disepakati dan bahkan terkesan melecehkan pihak Penegakan Perda Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi, Windhy Mauly, saat di jumpai Awak Media di kantornya (23/02/2021), mengatakan,bahwa, “Terkait alih pungsi IMB Perkantoran PT.WAP pihak Perusahaan telah memenuhi panggilan Satpol PP perihal bangunan Perkantoran yang beralih fungsi, dikarenakan telah menyalahi aturan peruntukanya, maka pihak PT.WAP telah mengakui bahwa tidak memiliki IMB Perkantoran dari bangunan yang mereka miliki,”ungkapnya.

Baca Juga :  Wali Kota Bekasi Kunjungi Usaha Ternak Milik Darmansyah di Kelurahan Padurenan

Windhy Maulypun menjelaskan, bahwa,”Pihak PT.WAP akan memenuhi perizinan yang akan di tempuh dan membuat berita acara kepada Satpol PP untuk menempuh perizinan peralihan IMB Bangunan Perkatoran Perusahaan tersebut terhitung sejak tanggal 15 Febuari 2021 dengan menujukan bukti tanda terima proses IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kabupaten Bekasi, apa bila sampai tanggal yang di tentukan tidak dapat menunjukan bukti proses tanda terima IMB Perkantoran dari Dinas terkait, maka PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO akan di hentikan sementara kegiatan nya sampai dapat memiliki IMB Perkatoran,” jelasnya.

Senada dengan Windhy Mauly, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST), ketika ditanyakan tentang IMB bangunan milik PT.WAP yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Telaga Murni Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,menegaskan bahwa,”belum terdaftar di data bese Dinas sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2020,” kata Staff.

Keterangan berbeda justru muncul dari Fajar sebagai pemilik PT.WAP saat di hubungi Awak Media melalui Whatsapp mengatakan, bahwa “Pihaknya telah menepuh pengurusan rekom (rekomendasi-Red) ke Desa dan Kecamatan terkait alih fungsi bangunan Perkatoran yang Saya miliki,” kata Fajar (23/02/2021).

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Dukung Jabar Bergerak Kabupaten Bekasi

Terkait akan hal tersebut Awak Mediapun meminta tanggapan dari,Julham Harahap Ketua DPD Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia (DPD GRPPH-RI) Kabupaten Bekasi ,mengatakan, “Dengan dipanggilnya pihak PT.WAP oleh Satpol PP dan benar tidak memiliki IMB Bangunan Perkantoran, maka kami dari GRPPH-RI Kabupaten Bekasi, bahwa semua yang di lakukan oleh PT.WAP terkait perizinan IMB adalah pembohongan Publik, “terang Julham.

“GRPPH-RI akan mengawal proses sejauh mana perizinan yang akan di tempuh PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO, jika tidak di pantau proses pembuatan perizinan IMB Perkantoran , maka dapat kami menduga bahwa PT.WINSA ANUGRERAH PROPERTYNDO akan melakukan Persekongkolan dengan Dinas terkai di Kabupaten Bekasi, dapat diindikasikan “KEBIRI” oleh PT.WAP ,”Tukas Julham.

Selanjutnya Awak Mediapun meminta tanggapan dari Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Irwan A (23/02/2021) yang menegaskan bahwa,” bila benar seperti itu informasi dan keterangan yang didapat….mengenai IMB Perkatoran PT.WAP yang beralih Fungsi namun tidak memiliki izin dan bahkan sudah melakukan “Wanprestasi”dalam Agreement yang dibuat dan disepakati bersama dengan pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi,…untuk itu kami dari Aliansi Wartawan Indonesia meminta agar Satpol PP Kabupaten Bekasi segera melakukan eksekusi dengan menutup kegiatan PT.WAP, sampai izin IMBnya diterbitkan, sesuai dalam perjanjian berita acara yang mengacu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.10 Tahun 2014 dan Peraturan izin Mendirikan Bangunan No.10 Tahun 2013,”tandasnya.

Baca Juga :  Kominfo RI Bersama Disparbud Kota Bekasi Gelar Pertunjukan Tradisional

“Bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi …sudah tentu dapat diduga kuat adanya persekongkolan di keduanya untuk melanggar aturan dan merugikan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang masuk dalam PAD, dan kalau itu terbukti jelas, kamipun meminta pada Bupati Kabupeten Bekasi agar segera “Mempersona Non Gratakan” oknum tersebut yang telah merugikan Pemkab Bekasi…begitulah Kira-kira,” pungkas Ketua DPC AWI Kab.Bekasi.

(Jerry)

Pos terkait