Ketua AWPI Lamtim Nilai Pejabat KKN di Lamtim Makin Mewabah

Ketua AWPI Lamtim Nilai Pejabat KKN di Lamtim Semakin Mewabah

Lampung Timur – Isu tentang dugaan konflik kepentingan di lingkungan pejabat publik di kabupaten Lampung Timur sering menjadi perbincangan, serta dugaan keterlibatan beberapa perusahaan milik Staf dan pegawai yang notabene adalah ASN yang ikut lelang serta mengerjakan berbagai jenis proyek pemerintah yang cukup menyita perhatian publik.
Bahkan tak jarang konflik kepentingan bermuara pada praktik-praktik korupsi. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC AWPI Lampung Timur, Herizal, Rabu (11/05/2022).

Herizal mengatakan, Sejumlah pejabat Lampung Timur enggan memberi jawaban atau klarifikasi semua surat yang telah di layangkan pada beberapa OPD dan perangkat daerah lainnya.

Hal ini tergambar jelas dalam beberapa kasus korupsi di Lampung Timur yang sedang di proses dan di tangani oleh pihak APH. Misalnya isu korupsi yang menjerat salah satu wakil Ketua DPRD Lampung Timur dari salah satu partai pengusung , yang sudah berstatus tersangka atas dugaan korupsi sejumlah dana bansos.
serta muncul dari berbagai kalangan dan element masyarakat dengan dugaan telah terjadi KKN Pada program pengerjaan Ruas Jalan Bumi Jawa – Purbolinggo,Ruas Jalan Sukadana Pasar – Tamansari serta pembangunan Jembatan Way Bungur yang menelan biaya cukup pantastis pada tahun 2021, hal lain yang juga bermunculan dugaan proses, sistem dan kebijakan yang dikendalikan oleh sejumlah pejabat Lampung Timur bahkan di duga kuat di miliki oleh kerabat dekat Bupati Lampung Timur.

Ia menilai masyarakat Lampung Timur tetap pesimis walaupun banyak kalangan dan lembaga dengan hal tersebut untuk mengkritisi serta melakukan tindakan dalam sebuah laporan resmi pada lembaga Negara dan APH,
Karena APH saat ini kemampuan, kekuatan dan wewenangnya yang di berikan oleh Negara dengan kekuatan hukum tetap seakan- akan sangat mudah di lemahkan dan di patahkan oleh konplik kepentingan dan kekuatan partai politik.

Tetapi ancaman hukumannya serta sanksinya berlakukah di dalam penegakan hukum oleh APH di wilayah kabupaten Lampung Timur ,pertanyaan ini sering di lontarkan oleh berbagai lembaga atau kalangan masyarakat Lampung Timur, harapan dari semua kalangan APH lebih memperhatikan dalam penegakan hukum juga berdasarkan Pasal 12 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang konflik kepentingan dalam pengadaan bukan hanya mempertimbangkan seberapa besar nilai yang di korupsi. Bahkan jika melihat pola korupsi suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat publik, sebagian besar di antaranya berkaitan erat dengan dimensi konflik kepentingan.

Baca Juga :  PT Fermentech Indonesia Minta Maaf, Bakal Akomodir 5 Tuntutan Masyarakat

Sebut saja beberapa kasus korupsi di sektor perizinan sumber daya alam,perkebunan, peternakan dan pendirian sejumlah Tower BTS yang didorong akibat konflik kepentingan pribadi pejabat publik dengan menerima hadiah (gratifikasi) atau uang suap.

Begitu pula adanya dugaan modus korupsi jual beli jabatan yang sebagian bersifat politik dinasti yaitu dengan mengedepankan kepentingan afiliasi keluarga atau kelompok politik. Berdasarkan pada fenomena ini, maka tidak berlebihan jika konflik kepentingan disebut sebagai akar dari praktik korupsi pejabat publik di Lampung Timur yang di juluki Bumei Tuah Bepadan.

“Menurut kami, selama ini sebenarnya beberapa kebijakan telah dibuat untuk mencegah konflik kepentingan pejabat publik. Hampir sebagian besar lembaga negara, baik dari kementerian, dan pemerintah daerah memiliki regulasi untuk menangani dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Baik berupa peraturan maupun tercantum dalam kode etik. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, setidaknya terdapat tiga kebijakan yang menyangkut konflik kepentingan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (pasal 12 huruf i yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan), serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Pasal 42-45).

Jika ditarik benang merah, ketiga regulasi tersebut memiliki semangat pemberantasan korupsi. Baik itu penindakan maupun pencegahan korupsi,”

“Namun sayangnya, hari ini kita masih dihadapkan pada berbagai fenomena konflik kepentingan. Banyak pejabat publik yang mengambil keputusan atau membuat kebijakan sembari dirinya merangkap jabatan di perusahaan,BUMD maupun partai politik walaupun hal tersebut banyak tersamarkan atau berkamuflase agar tidak mudah terendus,” katanya.

Maraknya kasus korupsi, suap, dan gratifikasi juga merusak kebijakan pemerintah yang pada akhirnya banyak di kendalikan oleh kepentingan finansial pejabat publik. Hal ini diperparah dengan tidak adanya transparansi pejabat publik yang berada dalam kondisi konflik kepentingan. Tentu kondisi ini mengakibatkan rawan terjadinya pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan publik tidak responsif sehingga merugikan publik secara luas.

“Kami beranggapan dan berpendapat tindakan atau kebijakan tersebut dapat ‘Menjerumuskan’
salah satu alasan mengapa kondisi konflik kepentingan menjerumuskan pejabat publik dalam praktik korupsi adalah kurangnya perhatian instansi publik dalam mendeteksi konflik kepentingan.
Berbagai studi dan praktik dari beberapa negara yang artikelnya sempat kami baca dan kami pelajari.
Masih menurut keterangan Ketua DPC AWPI Lampung Timur
menyarankan mekanisme untuk mempermudah mendeteksi konflik kepentingan, yaitu dengan mengaturnya dalam beberapa tingkatan. Regulasi konflik kepentingan hendaknya mengadopsi tingkatan konflik kepentingan yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu konflik potensial (potential conflict), konflik yang terlihat (perceived conflict), dan konflik yang secara aktual terjadi (actual conflict).

Baca Juga :  Pj. Bupati Zaidirina Pimpin Apel Perdana

Konflik potensial merujuk pada kemungkinan seorang pejabat publik memiliki konflik kepentingan di kemudian hari. Pada tahapan ini, upaya pencegahannya adalah dengan membuat kebijakan deklarasi atau pendaftaran sumber kepentingan,” ujarnya.

Seseorang saat diangkat menjadi penyelenggara negara perlu menyertakan daftar kepentingan pribadi yang berpotensi menjadi sumber konflik. Baik kepentingan pribadi yang bersifat finansial maupun afiliasi personal. Jika semua itu didaftarkan dengan prosedur yang jelas dan transparan, maka akan tercipta proses pengawasan baik dari atasan, rekan kerja maupun publik secara luas. Sehingga, pejabat publik yang bersangkutan tidak dengan mudah dapat mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya.

Sedangkan konflik kepentingan yang terlihat adalah kondisi di mana pejabat publik atas dasar kewenangannya diperlukan mengambil keputusan, tetapi dalam kondisi yang sama berada pada area yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Tentu idealnya seorang pejabat publik tidak boleh mengambil keputusan dalam kondisi konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan kebijakan removed atau mengganti pejabat yang memiliki konflik kepentingan dari pengambilan keputusan.

Metode yang hampir serupa adalah dengan pengunduran diri. Dalam kondisi tertentu saat konflik kepentingan yang terjadi sangat berisiko, maka mengganti atau mengundurkan pejabat terkait akan efektif untuk menghilangkan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Namun, tidak semua kondisi konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan metode seperti di atas. Penerapan metode penggantian atau pengunduran diri akan sulit bagi pejabat publik yang berasal dari proses pemilihan (elected official) seperti kepala daerah atau anggota dewan. Oleh karena itu, opsi yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan pembatasan kewenangan atau perekrutan pengawas independen dalam proses pengambilan keputusan. Pembatasan dapat diberlakukan misalnya kepada anggota dewan yang memiliki konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan tertentu tidak dilibatkan atau dihilangkan hak suaranya.

Baca Juga :  Ita Lestari Dinobatkan Sebagai Wisudawan Terbaik UT

Sementara metode perekrutan adalah model manajemen konflik kepentingan dengan cara memasukkan pihak ketiga yang independen untuk mengawasi seluruh atau sebagian proses pengambilan keputusan. Pihak ketiga inilah yang akan menilai akuntabilitas keputusan yang dihasilkan oleh pejabat publik dalam kondisi konflik kepentingan.

Terakhir, adalah jenis konflik kepentingan yang secara aktual telah terjadi. Aktualisasi ini merujuk pada kondisi pejabat publik yang mengeluarkan keputusan saat dirinya memiliki kepentingan pribadi. Dalam tahapan ini, pejabat publik sama saja telah melanggar konsep konflik kepentingan sekaligus larangan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Maka, setiap instansi perlu memiliki mekanisme sanksi yang tegas.

Tidak hanya sanksi terhadap pejabat publik yang bersangkutan, mekanisme akuntabilitas juga harus disediakan untuk menilai keputusan atau kebijakan yang diambil dalam kondisi konflik kepentingan. Instansi harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil dalam kondisi konflik kepentingan kepada publik. Salah satunya dengan mekanisme evaluasi kebijakan yang terlanjur diambil oleh pejabat dengan konflik kepentingan. Baik instansi maupun publik secara luas harus bisa mengakses mekanisme akuntabilitas tersebut. Bagaimanapun dampak dari kebijakan yang diambil dalam kondisi konflik kepentingan tidak hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait, tetapi juga dapat berdampak pada kerugian publik secara luas.

Pada akhirnya, memang sangat sulit memilih pejabat publik yang sama sekali bersih dari kepentingan pribadi. Hampir sebagian orang akan selalu memiliki peran ganda; di satu sisi menjadi seorang pejabat publik, namun di sisi lain juga sebagai seseorang yang memiliki kepentingan pribadi. Namun kunci utamanya adalah tentang bagaimana mengelola kondisi konflik kepentingan yang transparan dan akuntabel sehingga mampu mencegah praktik korupsi.

“Melihat fenomena sekarang, maka tinggal bagaimana pemerintah dan setiap institusi negara serius membangun kebijakan pengelolaan konflik kepentingan bagi pejabat publik.

Karena sudah tergambar dalam sebuah laporan beberapa LSM, berita-berita media,aksi masa tapi tidak tindakan konkret yang di lakukan oleh pihak APH, penanganan proses yang lamban, terindikasi tersangka bebas bersyarat, bantuan keuangan pada lembaga vertikal kontinyu seolah-olah tanpa syarat dan prosedur sebagai di persyaratan kan oleh aturan dan undang-undang.
Ini merupakan salah satu gambaran dan merujuk pada dugaan adanya KKN serta konflik kepentingan,” pungkasnya.(R*AWPI)

Pos terkait