Kasubag Umum Dinas PSDA Terkesan Halangi Wartawan Temui Pejabat Berwenang

  • Whatsapp
Pringsewu–Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi lampung semakin terkuak, Kepala Dinas Budi Darmawan sepertinya kurang koordinasi dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan, hingga pengawasan pekerjaan terkesan lemah, yang akan berimbas pada kerugian Negara, Selasa (15/12/2020).
Ketika Wartawan menyambangi Kantor Dinas PSDA untuk menemui Kadis dan Kabid Perencanan serta pengawasan, belum bisa di temui, salah satu Kasubag Umum Zikri menjelaskan kepada wartawan, bahwa semua keputusan termasuk memberikan keterangan terkait pemberitaan ini ada pada Kadis Budi Darmawan, sayangnya beliau tidak berhasil ditemui karena sedang berada di luar kota, Ungkap Zikri sambil menghalang-halangi Awak Media masuk ke Kantor DPSDA.

Patut disayangkan, seharusnya pihak Dinas Jeli melihat hasil pekerjaan dilapangan yang berpotensi adanya kerugian negara dan cepat bertindak melalui Kabid pengawasan dengan lebih ketat lagi mengawasi, bagaimana tidak seperti yang di ungkapan sebelumnya oleh LSM Balak, Ada Potensi Kebocoran keuangan Negara, Seperti pengurangan volume pekerjaan, Bahan baku yang tidak sesuai dengan kontrak, menggunakan Batu belah putih, adukan semen yang tidak sesuai, konsultan pengawas yang jarang ada di tempat, seperti ada pembiaran atau mungkin ada kongkalikong dengan kontraktor, seharusnya dari awal pekerjaan itu diawasi dengan ketat agar potensi kerugian negara dapat diminimalisir.

Baca Juga :  Telur Busuk Ditemukan Dalam Penyaluran BPNT di Desa Sambeng

-Seperti Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi Desa Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, yang dikerjakan oleh CV. Rejeki Anugrah Abadi, Alamat Jalan Pajajaran NO.95 RT.003 RW. 003 KEL. Jagabaya II KEC. Sukabumi Bandar Lampung, NPWP 03.032.612.8-323.000, Harga Penawaran Rp 617.790.599,19.

-Proyek pembangunan Rehabilitasi irigasi dan rawa Pekon Pandan Surat, proyek dengan nilai Kontrak kerja Rp.399.688.502.00 sumber dana APBD-P Provinsi Lampung, yang di kerjakan oleh CV. Baja Hutam Sejahtera, konsultan Pengawas Wira Karya Muda Konsultan disinyalir melanggar kontrak kerja.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kembali disesalkan oleh lembaga Barisan Anak Lampung Anti Korupsi (BALAK) Provinsi Lampung, Proyek Proyek Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Provinsi Lampung tahun anggaran APBD-P tahun 2020, tidak di awasi oleh Konsultan Pengawas dari Dinas, padahal Bidang Perencanaan dan pengawasan DPSDA Provinsi Lampung berkerjasama dengan pihak ketiga yakni Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas agar pekerjaan yang di danai oleh anggaran APBD-P Provinsi Lampung sesuai dengan kontrak kerja dan tepat waktu dengan kwalitas yang baik, Senin (14/12/2020).

Baca Juga :  Telur Busuk Ditemukan Dalam Penyaluran BPNT di Desa Sambeng

Atas Nama Lembaga, Kami Menyesalkan Konsultan Pengawas dari Dinas yang di kontrak kerja untuk mengawasi pekerjaan dan di bayar, sangat jarang di tempat, disinyalir ada kongkalikong dengan pihak kontraktor sehingga laporannya selalu baik kepada Pihak Dinas PSDA Lampung, mana mungkin kalau pengawasnya jarang dilokasi hasil pekerjaan pekerjaan bisa sesuai dengan kontrak, ungkap herwandi Ketua LSM Balak pada wartawan.

Siti Maysaroh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas PSDA Provinsi Lampung, jangan melakukan pembiaran terhadap Konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan di proyek yang sedang dikerjakan saat ini, mereka harus setiap waktu berada di lapangan agar kontraktor tidak mengerjakan asal-asalan, tapi prakteknya konsultan jarang di tempat, tegas Herwandi. (*1)

Baca Juga :  Telur Busuk Ditemukan Dalam Penyaluran BPNT di Desa Sambeng
Facebook Comments