Kasat Reskrim Polres Tuba Bungkam, BALAK: Ada yang Tak Beres!

  • Whatsapp
Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) melalui Yuridis Mahendra alias Idris Abung. Ist

SETELAH satu setengah jam perjalanan, para aktifis BALAK baru sampai di Dente Teladas, Tulangbawang. Mereka memutuskan melewati Indolampung, dan mau tidak mau harus menikmati pemadangan perkebunan tebu milik PT SGC.

Jalan itu sudah puluhan tahun tidak tersentuh aspal alias kekal jalan tanah, meski berada di kawasan perkebunan tebu milik pengusaha yang sangat kaya.

Tapi, LSM BALAK meluncur ke Dente Teladas bukan untuk urusan memantau jalan kekal tanah tersebut, melainkan untuk memastikan tegaknya hukum atas sebuah peristiwa kriminal: pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan EM, mantan kepala kampung Muhabang.

Diketahui, atas perbuatannya, EM sempat ditahan polisi, lalu dilepaskan setelah permohonan penangguhan penahannya dikabulkan.

Sampai di Dente Teladas, rombongan aktifis BALAK yang dipimpin Idris Abung, Koordinator BALAK, sempat melihat rumah EM yang megah.

EM, yang mendapatkan penangguhan penahanan, tidak berada di rumahnya. Ia, kata masyarakat, sudah pergi, tak tahu ke mana.

Lalu, rombongan BALAK meluncur ke Kantor Polsek Dente Teladas. Polsek ini hanya beranggotan 21 personel dengan wilayah hukum mencakup dua kecamatan, Dente Teladas dan Gedung Meneng.

Anggota polsek inilah yang mengamankan EM sebelum kasus pencabulan itu diserahkan ke Polres Tulangbawang.

Baca Juga :  Proyek Simsalabim Siapa Yang Punya, DPUPR Lampura Atau Bukan

“Kami telah meminta banyak keterangan terkait kasus pencabulan yang dilakukan terduga EM. Kami juga sudah memetakan perjalanan kasus itu sejak dari Polsek, lalu ke Polres hingga penangguhan penahahan. Kami mencium keras ada yang tak beres dalam prosesnya,” kata Abung.

Abung dapat memahami alasan Polsek yang tidak bisa memproses hukum kasus itu hingga harus melimpahkannya ke Polres Tulangbawang dengan alasan tidak memiliki unit PPA.

“Tapi soal penangguhan penahanan, kami mencium keras ada yang tak beres,” tegasnya.

Berangkat dari “ada yang tak beres” itulah rombongan BALAK pada 24 Agustus pada pukul 13.45 WIB berinisiatif mengunjungi Polres Tulangbawang.

Tujuannya, meminta keterangan terkait hal ihwal penangguhan penahanan itu.

Sialnya, sudah jauh-jauh datang ke sana, rombongan BALAK gagal menemui Kasat Reskrim AKP Sandy Galih yang dianggap paling berkompeten menjelaskan duduk perkara penangguhan penahanan untuk EM itu.

“Sebelumnya kami mendapat informasi bahwa Kasat Reskrim AKP Sandy Galih ada di tempat, tapi sepertinya kasat enggan menemui kami. Lalu kami berinisiatif meninggalkan pesan (pertanyaan) yang saat itu di catat oleh seorang anggota polisi yang sedang piket,” jelas Abung.

Baca Juga :  Kejati Lampung Janji "Buka-Bukaan" Soal Kasus KONI

Ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan, yakni sejauh mana perkembangan kasus EM. Pertanyaan ini diajukan karena di sebuah media online AKP Sandy pada 07/28/2021 menjelaskan bahwa kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan EM berkas perkaranya tetap berlanjut. Kendati EM sekarang tidak lagi di tahan di Polres Tulangbawang.

BALAK juga menggarisbawahi keterangan yang menjelaskan perkara kasus ini terhambat karena Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Menggala sedang sakit.

“Tugas polisi itu merampungkan pemeriksaan, lalu melimpahnya ke kejaksaan. Apa urusannya menjelaskan bahwa ada jaksa yang sakit,” kritik Abung.

BALAK juga menitipkan pertanyaan, jika benar keluarga yang menjamin penangguhan penahanan lalu siapa Yang menjamin penangguhan penahanan tersebut.

Sebab berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan.

Lagi pula, jelas Abung, ada sejumlah syarat penangguhan penahanan yang harus terpenuhi sesuai enjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota.

Baca Juga :  Ketum AWPI Minta DPD Lampung Gelar Muscab Luar Biasa

Dan pada pasal 36 cukup jelas, yakni identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.

Penjamin memberi pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Apabila tersangka atau terdakwa telah diberi penangguhan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka penangguhan penahanannya dapat dicabut (Pasal 31 ayat 2 KUHAP).

BALAK menduga penangguhan penahanan EM tak memenuhi syarat. Sebab, sudah banyak yang tahu bahwa EM sudah tidak berada di rumahnya lagi, dan hal itu pun diamini Can, anak kandung EM yang kediamannya tidak jauh dari Rumah EM.

BALAK juga mempertanyakan soal siapa nama pelapor dan siapa penjamin Penangguhan penahanan EM.

Tapi sayangnya, sejumlah pertanyaan itu belum dijawab Polres Tulangbawang cq Kasad Sandy.

Sandy masih diam, meski sudah berusaha dihubungi.

“Tapi kami tak akan berhenti. Kami akan ungkap perkara ini sampai terang benderang,” tegas Abung. (HAJ)

Pos terkait