JM-PPK Berburu Laitalur Qodar di Lubang Tambang

  • Whatsapp

PATI – Sedulur Kendeng berkumpul memperingati momentum penting sebelas tahun mundurnya PT Semen Gresik untuk mendirikan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati. Dalam peringatan ini warga melakukan doa bersama di Puncak Pegununungan Kendeng dan berburu Lailatul Qodar di wilayah lubang tambang sebagai wujud permohonan kepada sang pencipta agar ancaman kerusakan lingkungan dapat terhentikan, Sabtu (16/5).

Mundurnya Semen Gresik di Sukolilo memang tidak lantas membuat Sedulur Kendeng yang tergabung dalam JM-PPK merasa tuntas untuk memperjuangkan kelestarian Pegunungan Kendeng. Hal ini disebabkan hingga saat ini persoalan penambangan dan penggundulan hutan di Pegunungan Kendeng masih terus terjadi.

Sayangnya, persoalan tersebut justru tidak diikuti dengan adanya kebijakan yang tepat sebagai solusinya. Pemerintah pusat baru-baru ini (12/02) bahkan baru saja mengesahkan Revisi Undang-Undang Minerba yang secara substansial akan memperparah laju kerusakan lingkungan hidup.

Baca Juga :  Wagub Nunik Ajak Disiplin Protap Kesehatan di Semua Sektor

Sebagai respon atas hal ini, JM-PPK merasa pasal-pasal dalam Revisi Undang-Undang Minerba menggambarkan dengan jelas bagaimana peraturan yang ada sangat berpihak pada elit korporasi. Adanya definisi Wilayah Hukum Pertambangan menjadikan korporasi tambang semakin diberikan kemudahan dan keleluasaan operasi yang jelas akan mendorong eksploitasi sumber daya alam secara massif. Ketentuan yang memungkinkan bahwa Reklamasi dan Pascatambang untuk tidak dikembalikan sebagaimana rona awal dan tidak ditutup seluruhnya juga adalah ancaman besar tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat.

Revisi UU Minerba selain sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan, juga akan sangat merugikan bagi kelompok masyarakat yang menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Sebagaimana pada masyarakat di sekitar kawasan Pegunungan Kendeng, kelestarian lingkungan adalah faktor penting agar sektor pertanian tetap dapat berjalan. Poin pokok dalam Revisi UU Minerba yang menabrak aturan tentang tata ruang bahwa wilayah pertambangan dijamin tidak akan diubah peruntukannya, tumpang tindih dengan kawasan pangan jelas akan sangat merugikan.
Kami, masyarakat Pegunungan Kendeng yang tergabung dalam JM-PPK menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan yang menyeluruh terhadap regulasi yang ada agar kelestarian lingkungan menjadi hal yang dikedepankan.

Baca Juga :  Pererat Tali Silaturahmi, Danrem 043/Gatam Olahraga Tenis Lapangan Bersama

Kami juga menuntut agar pemerintah memasukkan pasal tentang hak veto masyarakat untuk menolak eksploitasi sumber daya alam dalam bentuk aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan konteks ruang dan lingkungan serta konteks sosial ekonomi. Hal ini penting sebagai perwujudan sikap yang nyata atas prinsip utama dalam pembangunan yaitu Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dan sebagai solusi atas konflik tambang yang berkepanjangan. (*)

Facebook Comments