Janaloka Beri Masukan ke Pansus V DPRD Gunungkidul

  • Whatsapp
Janaloka Beri Masukan ke Pansus V DPRD Gunungkidul

Gunungkidul – Rapat kerja pansus V DPRD Gunungkidul mengundang kepala dinas DP3AKBMD ,paguyuban Lurah dan paguyuban pamong kalurahan termasuk paguyuban dukuh Janaloka Gunungkidul di laksanakan di ruang rapat DPRD Gunungkidul pada hari ini 21 Oktober 2021 membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan dan staf.

Ketua umum janaloka Gunungkidul Suteja dalam pengantarnya menyampaikan peran fungsi dukuh. menurutnya dalam draf pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan perlu memperhatikan tupoksi terutama pada penjaringan sehingga pasca Penjaringan dan penyaringan pamong kalurahan tidak menimbulkan permasalah seperti saat ini yang terjadi di kalurahan Dengok dan kalurahan Hargosari. Dukuh yang merupakan pemangku kewilayahan adalah juga sebagai pembina kemasyarakatan tentunya harus paham betul tentang masyarakat sehingga dapat diterima di tengah- tengah masyarakat. “Kalau dimungkinkan untuk pengisian dukuh dengan pilihan masyarakat kenapa tidak” tandasnya. selain itu juga memberikan masukan pada draf bahwa kalurahan adalah desa secara nasional maka konsideran UU no 6 tahun 2014 tentang desa jangan sampai terlupakan. Harapan pembahas ini dapat ditetap menghasilkan Perda sebagai aturan yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja serta tidak timbul masalah baru di masyarakat.

Baca Juga :  Benidiktus S, STP Tanggapi Dugaan Pelanggaran Lingkungan Hidup Gunungkidul

Selain itu ketua paguyuban Semar Gunungkidul Heri Yulianto menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembahasan draf tersebut. Berkaca dari peristiwa dan permasalahan pengisian pamong kalurahan Bohol maka pengisian pamong kalurahan harusnya menjadi hak perogratif lurah. Selanjutnya Peristiwa pengisian dukuh di kalurahan Dengok hingga terjadi permasalahan. Beliau mengusulkan untuk pengisian dukuh dengan syarat minimal mendapat dukungan beberapa persen dari masyarakat padukuhan setempat dengan demikian ada interaksi sosial masyarakat padukuhan tersebut sehingga mengurangi permasalahan. Selain itu Semar juga memperjuangkan tentang status staf yang di angkat sebelum tahun 2016 dapat diangkat statusnya menjadi pamong. (Mungkas)

Pos terkait