Jalan Tak Kunjung Mulus, Ampera Tagih Janji Politik Bupati Pemalang

Pemalang- Koalisi Masyarakat Pemalang yang tergabung dalam Ampera akan mendemo dan menuntut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Menurut kordinator Ampera Heru Kudimiarso dan Andi Rustono, jalan Rusak di Kabupaten Pemalang bukan perkara baru. Sebelum Mukti Agung Wibowo “berkuasa”
menjabat sebagai Bupati Pemalang, infrastuktur jalan di kota ini sudah dalam kondisi buruk. Setahun lalu, dari756,72 kilometer total ruas jalan kabupaten yang ada, 43,52 persen atau 333,29 kilometer diantaranya sudah dalam kondisi rusak, bahkan parah.

Kini, kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Kerusakan jalan bahkan hampir merata di seluruh wilayah hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Persoalan klasik ini bukan tak bisa diatasi. Minimal, penanganan secara cepat harusnya dilakukan sebagai antisipasi agar kerusakan tidak semakin meluas. Manajemen penanganan inilah yang saat ini menjadi tanggung-jawab pemerintahan Mukti Agung Wibowo.

Sebagai Kepala Daerah sekaligus nahkoda Pemalang, dia harus menunjukkan langkah-langkah penanganan yang terencana, terpadu dan efektif. Sayangnya bukannya membaik, saat ini justru makin dalam kondisi memprihatinkan. Perbaikan infrastuktur jalan sudah krusial dan kian mendesak. Apalagi ini juga menjadi janji politik Mukti Agung Wibowo saat kampanye Pilkada lalu. Kini saatnya membayar lunas janji itu, “memuluskan jalan-jalan” sesuai janji politiknya.

Kerusakan jalan yang semakin meluas saat ini dan tidak kunjung diperbaiki tak hanya menghambat aktivitas dan perekonomian warga, tapi juga seringkali menimbulkan korban akibat kecelakaan yang terjadi di beberapa wilayah. Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, saat ini manajemen penanganan kerusakan infrastruktur jalan tidak ada kejelasan dari Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah.

Terkait persoalan ini, maka dengan ini kami Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :
1. Akan kembali menggelar aksi unjuk rasa (penyampaian pendapat secara terbuka) ke kantor Bupati Pemalang dan Gedung DPRD Pemalang, Kamis 19 Mei 2022. Aksi kali ini akan melibatkan massa dengan jumlah besar dari perwakilan masing-masing elemen masyarakat dan kelompok masyarakat di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang.
2. Jika aksi tidak mendapat respon dan kejelasan terkait kapan dan bagaimana perbaikan jalan akan dilakukan? Maka kami akan menempuh jalur hukum dengan melakukan “Gugatan ke Pengadilan Negeri Pemalang Melalui Mekanisme Citizen Law Suit atau Gugatan Perdata bagi Warga Negara yang tidak Puas dengan Kebijakan Pemerintah”

Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku tergugat nantinya, kami anggap tidak bertanggung-jawab terhadap akses publik yakni jalan, padahal warga memiliki hak untuk menikmati dan menggunakan fasilitas umum dengan baik dan layak. Oleh karena itu, ada potensi pelanggaran hukum yang tertuang pada Pasal 16 Ayat 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jo Pasal 58 Ayat 3 Peratutan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Hal itu di ungkapkan kordinator AMPERA Andi Rustono dan Heru Kundimiarso di Kantor Sekertariat Ampera di kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang dalam konfrensi Pers nya, Selasa (17/05/2022). (*)

Pos terkait