Insentif Tak Cair, Ketua RT di Lamtim Kecewa

Lampung Timur – Masih menjadi polemik di masyarakat, siltap untuk kades dan perangkat desa cair satu triwulan sementara untuk yang lainnya belum, Insentif gaji tak cair Ketua Rukun Tetangga (RT) kecewa dengan keputusan eksekutif dan legislatif Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu Ketua RT yang di kecamatan Sekampung udik, Lampung timur, mengaku sangat kecewa atas keputusan hasil rapat dengar pendapat antara DPRD dan Pemkab Lampung timur tempo hari,

“Terus terang kami sangat kecewa terhadap DPRD dan pemerintah kabupaten Lampung timur, kenapa hanya gaji perangkat desa saja yang di bayar, apakah kami sebagai RT ini tidak di akui, padahal kami ini adalah ujung tombak terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,
Kami juga punya keluarga yang butuh makan dan biaya hidup.” Ujar salah satu RT yang enggan namanya di sebutkan, saat di temui di kediamannya pada Rabu (21/09/2022).

di tengah obrolan, sambil menghidangkan kopi, istri Pak RT itu mengatakan, “Maaf mas kami sudah capek dengan janji-janji, Kami tak kenyang hanya dengan makan kata sabar…sabar…dan sabar, sekarang apa-apa mahal, mana suami mau kerja upahan aja sekarang ini lagi susah, gak ada yang mau ngupah,” ucap Bu RT itu.

Baca Juga :  Ayah Nawi, Salah Satu Penggagas Seni Bela Diri di Negara Nabung

Terpisah, Hal senada juga disampaikan oleh seorang ketua RT dari kecamatan Marga sekampung, Lampung timur.
” Yang jelas kami sangat kecewa, saya rasa Ketua RT yang lain pun akan sama, tapi apalah daya kami cuma rakyat kecil,
Kenapa ada kesan membedakan, bukankah kami ini juga bekerja mensukseskan program pemerintah, tapi kenapa kami seolah tak di akui,
Tadinya kami senang mendengar kabar bahwa Ketua DPRD Lampung timur telah membela hak kami, tapi nyatanya apa yang di sampaikannya saat unjuk rasa beberapa waktu lalu dengan yang viral di berita kemarin, ini tidak mencerminkan bahwa beliau memperjuangkan aspirasi kami,” ungkapnya dengan rasa kecewa.

Ketua RT adalah salah satu pilar pemerintahan yang fungsinya amat sangat peting karena posisinya paling dekat dengan masyarakatnya. Ketua RT lah yang paham benar akan kondisi masyarakatnya. Tak heran jika surat menyurat yang berhubungan dengan pemerintahan harus lewat tanda tangan RT terlebih dahulu.

Baca Juga :  DPRD Lamtim Gelar RDP Bersama TAPD

Diberitakan sebelumnya bahwa DPRD dan TAPD Lampung timur telah menggelar Rapat dengar pendapat guna membahas siltap perangkat desa yang belum terbayarkan selama 6 bulan.

disampaikan oleh ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif kepada awak media usai rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD setempat.(20/09/2022).

“Alhamdulillah, tadi kita sudah rapat bersama dengan pemerintah daerah, salah satunya menindaklanjuti tentang Siltap perangkat desa. Sesuai dengan intruksi dari Mendagri bahwa Penghasilan tetap Kades, Sekdes, kaur dan kasi desa, yang akan dibayarkan hari ini Selasa 20 September 2022, sementara yang lainnya RT, BPD, LINMAS dan LPM masih menunggu evaluasi gubernur di APBD Perubahan”,kata Ali Johan.

Senada dengan Ali Johan, Kadis Kominfo Lampung timur Mansur Syah menyampaikan telah terbayarkan Siltap tersebut.

“Hari ini Siltap telah dibayarkan selama 3bulan yang dialokasikan dari DAU & DAK sebesar 10 persen, hal itu sesuai arahan hasil rapat Bupati Lampung timur dengan Kemendagri yang di poin 5 yang berbunyi : Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan segera membayarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling lambat hari selasa 20 September 2022 sesuai dengan besaran dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang sudah di terima,” jelas Mansur saat konfrensi pers di Media Center diskominfo Lamtim (20/09/2022).

Baca Juga :  Khawatir Terjadi Perpecahan, Beberapa Perangkat Desa di Lamtim Tolak Insentif

Sebelumnya diketahui bahwa telah viral pemberitaan di beberapa media massa, bahwa saat aksi unjuk rasa pada Senin (12/09/2022) lalu, Ali Johan Arif Ketua DPRD Lampung timur mengatakan akan segera membayarkan siltap atau gaji aparatur pemerintah desa, bukan hanya satu triwulan tapi semuanya. Ali Johan juga menegaskan bahwa dia akan bertanggungjawab.

Nampaknya inilah yang membuat masyarakat kecewa, aparatur pemerintah desa seperti RT, BPD , LPM dan LINMAS juga mempertanyakan hak nya, sebagian dari mereka ada yang ikut pada saat aksi tersebut, dan saat itu mereka percayakan semuanya kepada DPRD yang mereka yakini sebagai wakil mereka yang dapat memperjuangkan aspirasi mereka. Namun kini hanyalah kekecewaan yang mereka dapatkan.(jex)

Pos terkait