Ini Penjelasan Sekdes Tumpaan Baru Tentang Jenis Bantuan Covid-19

  • Whatsapp
Vence Moniung,S.Sos. Sekdes Tumpaan Baru Kab.upaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi utara

Haluan Indonesia — Penjelasan Sekertaris Desa Tumpaan Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Vence Moniung,S.Sos, Perihal tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat siapa saja yang berhak mendapatkannya sesuai dengan aturan yang berlaku, bantuan yang terdiri dari beberapa Program. Selasa (4/05/2020) melalui wawancara Selulernya.

Dalam menghadapi wabah covid-19 ini pemerintah terus mengguyur beberapa program untuk meringankan beban masyarakat seperti : 1.Program Keluarga Harapan (PKH).
2.Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dinas Sosial
3.Bantuan Langsung Tunai(BLT) KEMENDES (ADD)
4.Bantuan Bahan Makanan.

Sekdes Tumpaan Baru Mengatakan bahwa PKH ini adalah Program pemerintah yang sudah berjalan selama ini tidak ada sangkut pautnya dengan program bantuan pemerintah penanggulangan dampak Covid 19, namun Vence Katakan bahwa untuk penyaluran bantuan dalam bentuk apapun baik yang sudah ada, maupun yang berkaitan dengan Dampak Covid 19 ini perlu di lakukan Pendataan ulang oleh aparat Desa bersama dengan SATGAS Covid 19.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan atau ada masyarakat yang terlewatkan dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah sebab ungkapnya, bahwa BLT ada dua jenis yaitu BLT Dinas Sosial dan BLT Dana Desa yang semuanya itu penyalurannya harus tepat sasaran.

Contoh Kasus tambahnya ada warga Masyarakat yang tercatat sah memiliki KK dan KTP Desa Tumpaan Baru tapi dia bekerja di Kota Manado dan oleh karena himbauan Pemerintah dalam Upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona maka tempat Dia bekerja harus tutup dan orang tersebut di rumah aja, sedangkan orang tersebut cuma harian lepas Kalau kerja dapat gaji kalau tidak yah tidak di gaji nah yang seperti inilah menurut sekdes Tumpaan Baru boleh menerima bantuan.

Menurut Vence Fungsi pendataan ulang ini penting karena jangan sampai ada warga yang terima Doble dan ada yang tidak terima sehingga Vence menghimbau kepada rekan-rekan Kepala Desa beserta perangkatnya untuk tetap melakukan pendataan ulang sebagai bentuk pemutkhiran data agar mencapai sasaran.

Lebih lanjut di jelaskan oleh Sekdes Tumpaan Baru Minsel bahwa hasil pendataan ulang di bawah dalam rapat khusus dengan SATGAS Covid19. Kemudian bagaimana dengan Perangkat desa, apa layak menerima tanya Wartawan Halauan Indonesia Sulut, Oh tidak Jawabnya spontan, Kenapa ? Karena berdasarkan PP. No. 11 Th. 2019, Tentang Kesejahteraan Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat lainya di atur Sebagai berikut : PP.no.11. Th.2019,

1.Penghasilan Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640, Setara 120 persen dari Gaji pokok PNS Gol. II/a
2.Penghasilan tetap Sekertaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420, setara 110 persen dari gaji PNS Gol.II/a dan C.
3.Penghasilan tetap perangkat Desa lainya paling sedikit Rp.2.022.200., setara 100 persen Gaji PNS Gol.II/a. Dan peraturan ini berlaku sejak bulan Januari th.2020.

Atas dasar PP no.11 th.2019 ini dan di tegaskan lagi oleh KemenDes dalam Kriteria yang tidak berhak menerima menerima BLT
DD Sbb :
1.PNS
2.Pegawai BUMN/BUMD
3.Pegawai Kontrak Pemerintah
4.Pegawai Kontrak Swasta
5.TNI/POLRI
6.Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.Penerima PKH, Bantuan pangan Non Tunai (BPNT), KIS, KIP atau yang mendapat bantuan dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan lainnya.

Itu berarti bahwa jika ada Kades dan perangkatnya sengaja melakukan pelanggaran dan atau mengabaikan PP no.11 th 2018 dan Himbauan Pemerintah lainnya dalam menyalurkan semua jenis bantuan lebih khusus lagi dalam penanggulangan dampak Covid 19 ini maka himbaun Presiden kepada seluruh masyarakat utk mengawal kerja pemerintah dan melaporkan kepada pihak berwajib aga di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. (RM)

Facebook Comments