Ini kata Kepala Disparbud Bekasi Terkait Pelanggaran PPKM Darurat Dynasti Karaoke

  • Whatsapp
Kepala Disparbud Kota Bekasi, M.Ridwan pada Tim Investigasi AWPI, terkait pelanggaran PPKM darurat yang dilakukan Dynasti Karaoke

Bekasi – Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya kota bekasi menanggapi Surat AWPI DPC Kota Bekasi perihal “permohonan Audiensi” terkait permasalahan Tempat Hiburan Malam (THM) Dinasty karaoke yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PPKM Darurat. Dengan cara beroperasional secara sembunyi sembunyi.

Kepala Disparbud Kota Bekasi, M. Ridwan menjelaskan, terkait pelanggaran Tempat Hiburan Malam (THM) Dinasty karaoke yang terbukti melanggar PPKM Darurat pihaknya telah memanggil pengelola untuk dimintai keterangan.

“Kami sudah panggil pihak pengelola Dinasty kurang lebih 3 Minggu yang lalu, namun sampai dengan hari ini pihak pengelola belum datang juga mungkin ada tanjakan yang susah bagi dia, kami tidak bisa bantu karena sudah salah luar biasa gede banget,” ujarnya kepada Tim Investigasi AWPI, Kamis (26/08/2021) di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, terkait penegakan dan penyegelan yang di lakukan oleh Satpol PP kota Bekasi, pihaknya hanya mendapatkan laporan secara lisan saja.

“Kita mendapatkan laporan dari pihak Satpol PP kota Bekasi tapi hanya berupa lisan saja,” jelasnya.

Ia melanjutkan, terkait temuan minuman keras dan tidak adanya ijin operasional Tempat Hiburan Malam (THM) Dinasty harusnya ada di ranah Dinas perIndak, untuk ijin operasional ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan terkait penindakan Peraturan Daerah (Perda) ada di Satpol PP.

“Untuk pelanggaran ijin ada di DMPTSP, untuk miras ada di Dinas Perdagangan, dan untuk penegakan perda ada di Satpol PP, Kami hanya memberikan rekomendasi saja. Jadi silahkan di tanyakan ke dinas masing-masing tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, Tempat Hiburan Malam Dinasty diketahui dan terbukti melakukan pelanggaran dimasa PPKM Darurat dan telah dilakukan penyegelan oleh pihak satpol PP kota Bekasi, pada tanggal 17/7 dan segel tersebut sudah di cabut pada tanggal 26/7 dengan mengacu PERDA Kota Bekasi No.15 tahun 2020 tentang ATHB, bukan menggunakan PERDA Jawa barat no.5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis beresiko,seperti di kutip dari Media Indonesia Parlemen.

Dalam peraturan Daerah tersebut di sebutkan untuk penyegelan sementara selama 7 hari apabila melanggar kembali akan di kenakan denda serta selanjutnya apabila melanggar lagi baru kita kenakan pencabutan ijin,”ujar Abi kepada Redaksi Indonesia Parlemen.
akan tetapi penyegelan tersebut terkesan formalitas saja, yang mana Tim investigasi telah memiliki data bahwa THM Dinasty Karaoke tersebut di duga tidak memiliki ijin. (Red)

Pos terkait