HMI Tuding TP4D Kejari Lampura Gagal Fungsi

  • Whatsapp

Lampung Utara–Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang mulai terbentuk secara masif di seluruh indonesia, menjadi salah satu langkah pemerintah pusat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi mulai dari tingkatan pemerintah pusat sampai di tingkatan desa, dituding gagal menjalankan pungsinya oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi, senin (09/09/2019)

Pembentukan TP4D sendiri adalah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015, yang selanjutnya secara teknis didetailkan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh TP4D dapat dilihat pada tugas dan fungsinya, yaitu:

1.Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

Baca Juga :  Ratusan Kilogram Narkotika Berhasil Diungkap Polda Lampung Dalam Kurun Waktu 9 Bulan

2.Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan negara.

3.Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

4.Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

5.Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.

6.Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Baca Juga :  Hengki Ahmat Jazuli: Musda AWPI Provinsi Lampung bisa Jadi Barometer AWPI di Seluruh Tanah Air

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tersebut Pengurus HMI Cabang Kotabumi dalam hal ini bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Aprizal melihat selama kurang lebih empat (4) tahun TP4D hadir di kabupaten Lampung Utara (Lampura) gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebab terbukti dengan terjadinya beberapa permasalahan yang terjadi di Lampura dari hal anggaran, pengusutan kasus korupsi Dinas Kesehatan yang sampai saat ini sedang berjalan, lalu yang baru terjadi beberapa waktu lalu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pj Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan, yang ditangkap kerena dugaan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), ini menjadi contoh tidak maksimalnya TP4D di Lampura, Kata Aprizal.

Baca Juga :  Ketua DPRD Lampura Pukul Wartawan, BALAK " Romli Itu Wakil Rakyat Atau Preman..?!

Pengurus HMI Cabang Kotabumi juga menilai, jika TP4D Lampura sebagai sebuah tim khusus yang di bentuk di dalam tubuh Kejaksaan dapat berjalan dengan maksimal, tentu akan sangat bermanfaat dan mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam momen hari anti Korupsi ini Pengurus HMI Cabang Kotabumi secepatnya akan melakukan Audiensi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara untuk menindak lanjuti permasalahan ini, karena Pengurus HMI Cabang Kotabumi juga menilai jika memang tidak berjalan sebaiknya TP4D Kabupaten Lampura dibubarkan saja sebab lebih baik anggaran oprasionalnya di gunakan untuk hal lain. (*)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.