HMI Cabang Kotabumi, Segera Ambil Langkah

  • Whatsapp

Lampung Utara — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi, menilai ada potensi pelanggaran yang berpotensi merugikan negara, untuk itu para pengurus melakukan kompermasi dan koordinasi agar segera mengambil langkah cepat dari berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten ini, kamis, (14-11-2019). 

Ade andre irawan S.PD ketua (HMI) Lampura, mengatakan Permasalahan menjadi sorotan Pengurus HMI Cabang Kotabumi mulai dari permasalahan pendaftaran tanah sistemtis lengkap (PTSL) yang di duga terjadi pelanggaran Hukum, karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017, Lampung masuk dalam Kategori IV yang berdasarkan keputusan tersebut di jelaskan dalam proses pendaftaran tanah sistemtis lengkap (PTSL) di kenakan biaya sebesar  Rp. 200.000 namun yang di lakukan oleh oknum biaya yang di kenakan mencapai 500-600 ribu ini sudah jelas dugaan Pungli nya dan terjadi hampir diseluruh desa dan kelurahan yang ada di kabupaten ini, ucapnya

Di tambah lagi persoalan daerah yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara mengenai persoalan proyek APBD yang sampai hari ini belum jelas prosesnya sehingga terganggunya satabilitas di dinas pendidikan, Lanjutnya

Berdasarkan isu yang berkembang di ruang publik bahwa adanya dugaan fee proyek yang belum terselesaikan oleh oknum di Diknas maka sampai hari ini pengerjaan nya pun juga terabaikan, juga beredar isu bahwa pengerjaan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020, pengurus HMI cabang Kotabumi melihat ada kejanggalan, sebab Idealnya ketika pekerjaan tersebut telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 maka alokasi dana tersebut sudah jelas dan tinggal dikerjakan, jika memang tidak dikerjakan ditahun 2019 ini maka seharusnya alokasi anggaran tersebut dikembalikan pada kas Negara. 

“Persoalan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kades Dan Sekdes Yang rencanakan akan di selenggarakan pada tgl 20-23 November 2019, sudah banyak Pemberitaan yang di muat oleh beberapa media yang isi nya tentu pernyataan ketidaksepakatan atas kegiatan tersebut, karena di anggap menghambur-hambur kan uang untuk kegiatan yang azas kebermanfaatan nya tidak jelas untuk masyarakat desa kabupaten Lampung Utara, dengan uang yang jumlahnya cukup pantastis mencapai Rp. 4.534.000.000

Seharusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Plt Bupati lampung utara (Budi utomo), harus mengambil sikap untuk bagaimana kemudian uang tersebut di alokasikan untuk kegiatan yang azas kebermanfaat jangka panjang untuk daerah lebih terasa sehingga tidak lagi menjadi permasalahan yang selalu di pertontonkan setiap tahunnya, karna agenda Bimtek ini sepertinya memang selalu di agendakan di akhir tahun,

“lalu persoalan dinas kesehatan (DINKES) yang sudah berlarut-larut proses nya di Kejaksaan Negeri, tentu kita meminta untuk di perjelas sehingga tidak lagi menjadi konflik horizontal antara beberapa pihak,

“Selain persoalan di atas juga efek domino pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap bupati Lampung Utara (Agung Ilmu mangkunegara) ada beberapa kekosongan posisi dan kursi jabatan yang sudah kadaluarsa, lalu menurunya kinerja Apratur Sipil Negara (ASN) mulai dari tingkatan kelurahan sampai dengan dinas-dinas yang sudah barang tentu berdampak pada stabilitas roda-roda pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara. (Ted)

Dengan situasi anggaran daerah yang sedang carut marut maka Plt Bupati (Budi Utomo)Lampung Utara harus cepat ambil langkah untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang selayak nya tidak di lakukan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok,tegasnya

HMI cabang kotabumi akan kawal persoalan ini sampai dengan ada kejelasan dari pihak-pihak terkait, maka kita ambil langkah untuk berkordinasi dengan  pemerintah daerah, Dewan perakilan rakyat daerah, kejaksaan negeri, dan polres lampung utara, sehingga pihak-pihak terkait dapat memperhatikan guna terciptanya stabilitas daerah yang kondusif. (*)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.