Gubernur Ansar Apresiasi Pansus Terkait Persetujuan Raperda RPJMD 2021-2026

  • Whatsapp
Gubernur Ansar dan Ketua DPRD menunjukkan berkas Raperda RPJMD Kepri 2021-2026 untuk segera di sah kan menjadi perda

Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad bersyukur dengan berbagai dinamika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan  (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026 telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Substansi dokumen RPJMD yang diajukan telah mengalami pengkajian dan penyempurnaan atas masukan dan saran yang diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

“Untuk itu, kami sangat mengapresiasi khususnya kepada Panitia Khusus RPJMD, yang telah mencurahkan energi dan pikiran, serta memberikan saran, tanggapan dan koreksi,” kata Gubernur Ansar pada Rapat Paripurna Laporan Akhir Pansus Terhadap Raperda RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026 di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Senin (23/08/2021).

Agenda Paripurna kali ini sekaligus Persetujuan DPRD terhadap Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Kepri Nomor 19 tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Raperda Tentang RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026 menjadi Perda. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua II, Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III, Tengku Afrizal Dachlan.

Baca Juga :  Kapolres Karimun Lepas Anggota dalam Wisuda Purna Bakti Polri

Berdasarkan Laporan Akhir Pansus yang sebelumnya telah dibacakan, terdapat beberapa penyempurnaan terhadap berbagai substansi dokumen RPJMD.

“Perubahan proyeksi pendapatan daerah dari rancangan RPJMD yang diusulkan dapat dimaklumi, karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi pendapatan berdasarkan perkiraan yang paling rasional dan objektif, khususnya sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap keuangan regional, nasional, dan global,” ungkap Gubernur Ansar.

Ia memaparkan, beberapa kondisi yang tidak bisa diprediksi seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun sumber-sumber lain agar lebih maksimal, oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Pusat.

“Menurut pemikiran kami masih terdapat potensi penerimaan daerah yang perlu dikejar dengan serius seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan keseriusan Insya Allah berbagai upaya yang kita rencanakan akan dapat terealisasi dan berdampak secara baik kepada perekonomian daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 di Bintan Menurun, Polsek Bintim Tetap Gencar Lakukan Operasi Yustisi di Kota Kijang

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini, Gubernur Ansar menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan penuntasan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 2026.

“Kemudian melakukan koordinasi lintas sektor dengan unit/instansi yang akan bergabung dalam Program Cross Cutting guna sinkronisasi dan penajaman program dan kegiatan,” pungkasnya

Sebelumnya Ketua Pansus Raperda RPJMD Taba Iskandar saat membacakan laporan akhirnya, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD telah mengalami penyempurnaan dalam berbagai substansi antara lain penyempurnaan isu-isu strategis daerah, penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, penyesuaian strategi dan tema pembangunan, penyesuaian terhadap pagu indikatif perangkat daerah, serta penyempurnaan data-data dasar pembangunan.

Baca Juga :  Wartawan Zona-1 Kepri Mulai Lakukan Liputan Kolaboratif Soal Maritim

“Dalam kesempatan ini dapat saya sampaikan rekomendasi Pansus antara lain setiap OPD terkait harus memahami betul potensi kemaritiman di Kepri, kemudian sektor kelautan dan perikanan harus dioptimalkan,” ujar Taba

Selanjutnya rekomendasi yang lain menurut Taba yaitu perlu peningkatan kapasitas koordinasi dengan pemerintah pusat, struktur APBDP yang perlu diperbaiki, visi misi harus selaras dan dipahami setiap OPD, serta pembangunan 5 tahun ke depan harus berpihak ke rakyat kecil.(rni)

Facebook Comments