Gerakan Anti Korupsi Indonesia Desak Bareskrim Usut Semua yang Terlibat Dalam Kasus Penipuan Bersama Burhanudin

  • Whatsapp
Sekjen GAKI Lundu Pakpahan SE (Kiri) Ketua Umum GAKI Haris Chandra (Kanan)

Jakarta – Gerakan Anti Korupsi (GAKI) mempertanyakan kredibilitas Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan oleh Komisaris Utama (Komut) PT. Agrawisesa Widyatama Burhanudin sebesar Rp. 233 Miliyar dengan dalih jual beli tanah seluas 50 hektar.

Sekretaris Jendral GAKI Lundu Pakpahan, SE mengatakan Bareskrim harus segera mengungkap kasus ini secara terang benderang jangan sampai kasus ini hilang tak ada kejelasannya.

“Bareskrim juga harus mampu mengungkap kasus jual beli tanahnya, asal muasalnya dari mana? tanah tersebut tepatnya berada di desa Karang Mukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat,” katanya kepada awak media, Kamis (28/10/2021).

Lundu menambahkan, berdasarkan hasil investigasi dari kami (GAKI-Red) pada hari Selasa, (26/10) tanah tersebut dahulu HGU milik PTPN VIII yang sudah tidak diperpanjang.

“Berdasarkan data yang kami peroleh total lahan HGU di desa Karang Mukti ada 700 hektar milik eks PTPN VIII yang semuanya berubah fungsi menjadi HGB PT. Agrawisesa Widyatama. Saat kami telusuri lebih lanjut kepala desa setempat membenarkan hal tersebut dengan dalih akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pembangunan di desanya. Namun ketika ditanyakan apakah bisa HGU berubah menjadi HGB beliau menyarankan agar kami bertanya ke pihak BPN,” ungkapnya.

Dirinya berharap Kabareskrim segera turun tangan dan memproses kasus ini agar sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang melawan dan memberantas mafia tanah.

“Apakah Bareskrim tidak berani menindak WIKA? Apa memang WIKA kebal hukum tanpa IMB?, kami berharap Bareskrim dapat membongkar dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus Burhanuddin ini,” pungkasnya (Jerry)

Pos terkait