EM Dapat Penangguhan Penahanan, BALAK Minta Kementerian PPPA Cabut Predikat KLA di Tuba

  • Whatsapp
Koordinator LSM GALAK minta Kementerian PPPA cabit predikat KLA di Tuba

Bandarlampung — Meski sudah beberapa Minggu yang lalu banyak Media cetak dan Elektronik, LSM dan Komnas Perlindungan Anak menyoroti adanya dugaan Ekploitasi Anak, Human Trafficking Anak, hingga telah terjadi dugaan pencabulan anak dibawah Umur yang dilakukan Oleh Kepala Desa Mahabang Edi Marjoko.

Hal ini kembali mendapat Kritikan Keras Dari Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) Melalui Koordinatornya, Yuridis Mahendra atau yang Disapa Idris Abung “Benarkah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Polresta dan Kejaksaan Negeri serius menangani kasus kejadian ini, Jika memang Serius pihak Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) mempertanyakan mengapa Edi Marjoko Kepala Desa Cabul Itu bisa mendapat Penangguhan Penahanan masih menghirup Udara segar diluar sana dan tidak di tangkap lagi..?! Ungkap Idris Abung.

Ia menjelaskan, “Sebagai Kabupaten yang berpredikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dan memiliki Perda Kabupaten Layak Anak mestinya Pemkab Tulang Bawang memiliki tim Gugus tugas Pengawasan Kabupaten Layak Anak yang pola kinerjanya, Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam pengawasan pihak Eksekutif, Legislatif dan yudikatif dong,” jelasnya.

Untuk diketahui Bersama Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Secara Umum Untuk memenuhi hak dan melindungi anak Secara Khusus Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Landasan Hukum KLA Internasional Pertama berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak , World Fit For Children

Berdasarkan Landasan Hukum Republik Indonesia Tidak Kurang Dari 7 Aturan Payung Hukumnya Pertama Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c , Kedua UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, Ketiga UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keempat UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak , Kelima UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ke Enam Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional, Ketujuh Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) ” Papar Idris Abung.

“Jika Merujuk Dari Aturan Hukumnya artinya jelas ya bahwa Aturan hukum perlindungan anak telah menjadi Persoalan Serius Bukan Hanya Skala Nasional tetapi juga Skala internasional.

Maka menjadi pertanyaan Besar pertama Mengapa Edi Marjoko yang jelas Notabene Selaku Kepala Desa yang terlapor dalam dugaan Pencabulan (melakukan Perzinahan) Anak Dibawah Umur mendapat Penangguhan Penahanan,Meski Penangguhan Penahanan adalah Hak Semua warga negara Indonesia tapi pertanyaan nya siapakah pihak yang menjamin penangguhan penahanan beliau (EM).

Kedua Apakah bisa dikatakan Berkeadilan jika adanya penangguhan penahanan terhadap pelaku Pencabulan (perzinahan dibawah umur). Pernikahan anak dibawah umur saja yang secara agama sah saja tidak dibenarkan lo, apalagi Perzinahan dan pencabulan anak dibawah Umur”

Tentu kita semua ingat kisah Seh Puji yang menikahi anak dibawah umur sat pihak Seh Puji mengajukan penangguhan Penahanan saja menjadi pertimbangan Besar saat memberikan penangguhan penahanan ini kok Jelas jelas ada delik aduan Telah terjadi unsur Perzinahan, pencabulan anak dibawah umur dan dugaan unsur lainnya mendapat Penangguhan Penahanan hal ini jelas Menjadi Sebuah preseden buruk dan mencoreng Nilai Keadilan di Bumi Lampung” Ungkap Beliau.

Selain itu sebagai bentuk Keseriusan pihaknya menyoroti Kasus EM Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) Juga telah melaporkan persoalan ini ” i telah melaporkan hal ini juga kepihak Pemerintah Pusat dengan melayangkan Surat kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (MEN PPPA RI), Kami mendesak agar Pemerintah Pusat melalui Mentri PPPA untuk mengevaluasi, hingga desakan Memberi sangsi keras dan tegas Dalam Bentuk cabut Predikat Tulang Bawang Kabupaten Layak Anak,” Tutupnya. (Red)

Facebook Comments