Dugaan Tipikor Pembangunan USB, Kejari Kota Bekasi Tetapkan Tersangka Baru

  • Whatsapp
Dugaan Tipikor Pembangunan USB, Kejari Kota Bekasi Tetapkan Tersangka Baru

Bekasi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, propinsi Jawa barat, menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan unit sekolah baru (USB) dengan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun anggaran 2019 lalu.

“Dari pengembangan kasus, penyidik telah menetapkan pihak lain yang dipandang layak mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yakni seorang pegawai swasta berinisial MZ,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Kota Bekasi Restu Andi Cahyono SH kepada awak media saat menggelar konfrensi Pers di kantor Kejaksaan Negri kota Bekasi, Rabu (3/11/2021)

“MZ salah seorang pegawai swasta bekerja sama dengan UK diduga memalsukan beberapa tanda tangan agar proses pekerjaaan dipermudah,” bebernya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kota Bekasi: Jangan Sampai Ada Dualisme Pokja DPRD Kota Bekasi

Kasi Pidsus Kejari Kota Bekasi Restu Andi Cahyono SH menjelaskan, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan unit sekolah baru (USB) pada SMAN 19 Kota Bekasi.

Yang telah menyeret kepala sekolah SMAN 19 Non aktif inisial UK sebagai tersangka awal dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 700 juta pada tanggal 1 Oktober 2021 lalu.

“Kini kami sudah menetapkan dua tersangka yang berinisial UK beserta MZ, keduanya dan sudah kita lakukan penahanan, UK di tahan di lapas kelas IIA Bulak Kapal dan MZ dititipkan di Polrestro Bekasi Kota. Sekarang ini masih dalam pemeriksaan tim penyidik,” ujar Restu Andi Cahyono SH.

“Tidak menutup kemungkinan dari pengembangan kasus ini oleh penyidik muncul tersangka baru. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya kita (kejari -red) akan sampaikan ke publik karena tim kami masih melakukan penyidikan dan pemberkasan,” tuturnya.

Baca Juga :  Ahmad Syahbana Dapat Dukungan dari SMSI Bekasi Raya

Atas perbuatannya kedua tersangka, masing-masing berinisial UK dan MZ dikenakan pasal 2 juncto, pasal 3 juncto, pasal 9 juncto, pasal 18 UU no 20 tahun 2001 sebagaimana telah diubah atas UU no 31 tahun 1999, tentang tidak pidana korupsi.

“Dengan ancaman hukuman kurungan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” jelasnya.

Selain itu, Yadi Cahyadi Selaku Kasi Intel memaparkan, “Dalam penyidikan itu sudah disampaikan SPDP kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memantau perkembangan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” tutupnya. (jerry)

Pos terkait