DPRD Gunungkidul Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

  • Whatsapp
DPRD Gunungkidul Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Foto: Ist

Gunungkidul – Sosialisasi Peraturan Daerah no 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan dan Peraturan Daerah no 11 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh DPRD Gunungkidul bertempat di bale Kalurahan Bendungan dan bale Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo di waktu yang sama.

Di bale Kalurahan Bendungan sosialisasi Perda no 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan disampaikan oleh Eko Rustanto dan Wulan Tustiana,SH menjelaskan tentang tujuan kearsipan yaitu
Menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.

Menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;

Menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat;

Menjamin penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

Menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Menjamin keselamatan aset Daerah dan hal-hal lain terkait kearifan lokal; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu di bale Kalurahan Ngipak berlangsung juga sosialisasi Perda no 11 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disampaikan oleh Anwarudin, S.IP dan Kuswarini, S.pd menyampaikan tujuan penerapan perda tersebut dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pengembangan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerja sama dan perencanaan pembangunan.

Memberikan perlindungan dan pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Selain itu juga menyampaikan hak dan kewajiban penduduk yaitu setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : Dokumen kependudukan, Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Perlindungan atas data pribadi, Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Mungkas)

Facebook Comments