DPN PPDI Sampaikan usulan di RDPU dengan komite 1 DPD RI

  • Whatsapp
DPN PPDI Sampaikan usulan di RDPU dengan komite 1 DPD RI. Foto: Ist

Yogyakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menyampaikan usulan di rapat dengar pendapat umum dengan komite 1 DPD RI melalui Zoom meeting kemarin di Yogyakarta. Bersama asosiasi perangkat desa dan kepala desa lainnya memberikan masukan kepada komite 1 DPD RI.

Pada kesempatan itu ketua DPN PPDI Widi Hartono mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan usulan perubahan atau penyempurnaan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Beliau menyampaikan beberapa poin terkait dengan penyempurnaan atau perubahan undang-undang desa. menurutnya desa adalah pondasi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah lahirnya undang-undang no 6 tahun 2014, desa merupakan bagian dalam tatanan sistem pemerintahan republik desa yang hanya dilihat sebagai suatu wilayah yang tidak diperhatikan secara regulasi sehingga munculnya regulasi yang sering berubah-ubah menunjukkan kurang pahamnya Supra desa tentang desa hingga sampai saat ini masih dirasa mengambang dan abu-abu karena dalam implementasinya pemerintah daerah masih mengabaikan undang-undang desa sebagai aturan yang memaksa dan mengikat .

Sinergitas program di desa dengan pusat menyebabkan mengabaikan skala prioritas pembangunan di desa Hal ini karena campur tangan Supra desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu sehingga membelenggu hak pemerintah Desa untuk menentukan pembangunan yang menjadi skala prioritas kebutuhan pembangunan desa terbukti dengan skala prioritas yang di generalisasi.

Persoalan sistem pemerintahan desa yang belum terjaga dengan baik perlu adanya penguatan sistem agar yang berada di dalam sistem tersebut terlindungi dan dapat berjalan dengan baik. Faktanya lihat dari segi kesejahteraan kenyamanan dan keamanan perangkat desa yang belum terlindungi di daerah-daerah yang belum mengimplementasikan undang-undang Desa secara baik.

Undang-undang desa yang seharusnya bersifat memaksa dan mengikat oleh beberapa pemerintah daerah kadang dimaknai berbeda sehingga menyebabkan undang-undang desa justru sampai bawah dilemahkan oleh peraturan-peraturan di bawahnya, Oleh sebab itu kami berharap DPD RI melalui komite 1 ikut memantau tentang terbitnya peraturan di daerah di masing-masing kabupaten yang selama ini masih banyak yang bertabrakan dengan undang-undang desa.

DPN PPDI telah membuat daftar inventarisasi masalah yang akan disampaikan kepada DPD RI komite 1 Sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi penyempurnaan undang-undang desa pungkas Widi Hartono dalam Zoom meeting. (Mungkas)

Facebook Comments