DPN PPDI Sampaikan Aspirasinya di Komisi 2 DPR RI

  • Whatsapp
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangk Indonesia sampaikan aspirasinya ke komisi 2 DPR R di senayan sehubungan permasalahan perangkat desa di daerah - daerah dan ke gelisahan perangkat desa dengan keluarnya draf perubahan UU no 6 tahun 2014 yang sedang di uji sahih oleh DPD RI. Foto: Ist

Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangk Indonesia sampaikan aspirasinya ke komisi 2 DPR R di senayan sehubungan permasalahan perangkat desa di daerah – daerah dan ke gelisahan perangkat desa dengan keluarnya draf perubahan UU no 6 tahun 2014 yang sedang di uji sahih oleh DPD RI .

Menurut ketua umum DPN PPDI Widhi Hartono, SH ,SSos menyampaikan permasalahan tentang pemberhentian perangkat desa di daerah daerah contohnya bolaang manggandaw timur,Minahasa Utara, Sumatra selatan, Padang Lawas, Sulawesi utara, Barito, Kalimantan tengah,Kalimantan selatan ,Tangerang selatan, kerawang, Indramayu, Jombang dan lainnya. Beliau meminta kepada ketua komisi 2 DPR RI untuk mengadvokasi permasalahan tentang peeangkat desa tersebut.

Baca Juga :  Polri Gulirkan Bansos pada Masyarakat Terdampak PPKM Darurat di Seluruh Wilayah

Selanjutnya Sekjen DPN Budi Kristanto menambahkan kgelisahannya tentang draf Rancangan Undang Undang Desa yang digulirkan oleh DPD RI .kegelisahan DPN PPDI muncul setelah uji sahih draf tersebut di beberapa daerah. Menurut beliau draf tersebut banyak hal yang janggal dan menolak dengan tegas draf tersebut DPN PPDI sudah memberikan masukan ke DPD RI. Selanjutnya berharap pada saat audiensi dengan DPR RI hari ini untuk bisa mengakomodir masukkan DPN PPDI jika nanti ada pembahasan tentang rancangan perubahan Undang-Undang tentang desa.

Ketua komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung memberikan tanggapan tentang audiensi tersebut bahwa saat ini belum mengagendakan pembahasan tentang perubahan UU desa tersebut dan pada saatnya nanti jika akan mengundang pihak pihak terkait dalam pembahasan perubahan UU desa . Selanjutnya untuk permasalah perangkat desa akan segera berkomunikasi dengan Kementrian Dalam Negri. (Mungkas)

Facebook Comments