DLH Lamsel Lamban Tangani Pengelolaan Limbah B3 yang Tidak Sesuai Prosedur

  • Whatsapp

Lampung Selatan – Menaruh kesimpatikan mendalam selaku sosial control, dengan ketidaktegasan kepemerintahan lingkungan hidup dalam menyikapi pengelolaan L B3 yang tidak sesuai prosedur perundang undangan.

Instansi pelindungan, penanggulangan serta pengelolaan lingkungan hidup kabupaten lampung selatan (DLH, LAM-SEL) dinilai lamban dan tak tegas menyikapi adanya penyelewengan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun tidak sesuai prosedur. Rabu, 03/06/2020.

Dalam hal ini mekanisme pengelolaan sesuai perundang- undangan Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH) jelas secara mendetail, tata penempatan TPS dan lain sebagaianya.

Melihat temuan ini, ada kejanggalan yang menaruh kesimpatikan bagi kabiro haluanindonesia.co.id, pasalnya kegiatan perusahaan cabang yang sudah sejak lama berdiri hingga menapaki usia belasan tahun, hal yang sangat tidak wajar apabila Dinas Lingkungan Hidup dengan sapaan (DLH) tidak mengetahui adanya kegiatan perusahaan penghasil limbah B3 yang melampaui aturan tersebut.

Ironisnya kepala dinas lingkungan hidup Feri Bastian, tak mengetahui sama sekali bahwa terdapat beberapa perusahaan yang memang sudah lama berdiri, hal yang terlalu menggelitik selama menjabat ngapain saja.

Baca Juga :  Nanang Ermanto Hadiri Kongres Askab PSSI Lampung Selatan

Terlepas hal itu Instansi Lingkungan Hidup dinilai tidak tegas menyikapi serta lamban menyikapi hal diatas.

Terlebih keberadaannya tak jauh dari kantor kepemerintahan lingkungan hidup kabupaten lampung selatan, dalam hal ini tentunya instansi lingkungan hidup diduga bermain belakang, “dengan penuh kecurigaan mendalam.

Sebagaimana tertuang pada peraturan No, 30 Tahun 2009 Tentang laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran L B3 oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan limbah B3 meliputi rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

Terpisah, Jumat 29/05/2020 Atas intruksi kadis Sundari Selaku Kabid gakum beserta tim melakukan sidak kebeberapa perusahaan anak cabang, guna melihat secara langsung denah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

Baca Juga :  Tingkatkan Kerja Sama Penanggulangan Bencana, Komisi V DPRD Banten Kunker ke Lampung Selatan

Saat dimintai keterangan diruang kerjanya, hasil dari sidak tim monitoring Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (Gakum -DLH) Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan, terkait hasil dari sidak dan bagaimana tindak lanjutnya.

“Kami bersama tim sudah melakukan pengecekan secara langsung di lapangan, memang tidak sesuai prosedur, dan tidak dilengkapi izin, nah maka itu kami lakukan pembinaan dan pengarahan agar perusahaan tersebut dapat sesegara mungkin melengkapi dokumen perizinan,” bebernya.

Pasalnya selama dalam masa tahapan proses pelengkapan dokumen perizinan perusahaan anak cabang PT Tunas Dwipa Matra dan PT Lautan Teduh, tetap menjalankan aktifitas seperti biasa. Hal tersebut menjadikan keheranan rekanan media haluanindonesia.co.id, ironis selama dalam masa tahap proses beberapa perusahaan anak cabang dibiarkan bebas melaksanakan kegiatan seperti biasa.

“Saat ini kami sedang menunggu nota dinas dari kadis, untuk menindak lanjuti sesuai prosedur tahapannya,” tambahnya.

Baca Juga :  DPRD Way Kanan Hearing bersama Kepolisian dan Lapas Pasca Terungkapnya Peredaran Narkoba

Melihat hal itu, apa yang sudah terjadi pada tubuh instansi lingkungan hidup membiarkan aktifitas berjalan seperti biasa, sedangkan sudah jelas tak mempunyai izin dan ini dibiarkan saja berjalan. Bahkan mentoleransi kegiatan perusahaan penghasil limbah Bahan Berbahaya Beracun yang jelas tidak dilengkapi izin.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Terlebih saat dikonfirmasi pada (18/05/2020) Chotib kepala sistem (Kasi) L B3 mengatakan akan sesegera mungkin untuk melakukan peninjauan serta penertiban terhadap beberapa perusahaan anak cabang serta membentuk tim monitoring. Dan itu sudah terealisasikan tetapi mengapa DLH mengabaikan hal yang sudah nyata melanggar aturan perizinan.

Sampai berita ini diturunkan, DLH Kabupaten Lampung Selatan enggan melakukan tindakan tegas terhadap perusahan anak cabang dalam cakupannya. (Shn)

Facebook Comments