Diseruduk, KPK Tak Tunduk

  • Whatsapp

KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali diseruduk. DPR sepakat akan merevisi UU KPK, namun KPK menolak. Ketua KPK Agus Raharjo langsung mengumumkan ke publik bahwa lembaga antirasuah itu sedang berada di ujung tanduk.

“Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk, sedang di ujung tanduk,” ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).

Agus mengatakan, mulai dari adanya calon pimpinan (capim) KPK yang diduga bermasalah hingga usulan DPR untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini,” kata Agus.

Menurut Agus, capim KPK bermasalah yang diloloskan panitia seleksi (pansel) bakal mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, kata Agus setidaknya terdapat sembilan poin dalam draf RUU KPK usulan DPR yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan poin itu, yakni terancamnya independensi KPK, dibatasinya penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber Penyelidik dan Penyidik, penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Poin lainnya yang dinilai akan melumpuhkan kerja KPK adalah tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK, dipangkasnya kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan serta dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan.

“Kemudian, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,” kata Agus.

Tak hanya lewat capim bermasalah dan revisi UU KPK, upaya pelumpuhan Lembaga Antikorupsi juga dilancarkan melalui RUU KUHP. Agus mengatakan, saat ini, DPR tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi.

“Sehingga keberadaan KPK terancam,” ungkap Agus.

Agus mengatakan, pihaknya menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Namun, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

Selain itu, KPK juga berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK dan KUHP tersebut. Hal ini lantaran RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi UU jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut.

“Karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi,” kata dia

Terkait penolakan KPK, Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) DPR RI menilai, KPK tidak berhak menolak usulan revisi UU KPK. Sikap KPK yang menolak revisi UU tersebut dinilai DPR sebagai sikap yang aneh.

“KPK itu siapa sih? KPK itu pelaksana Undang-Undang, bukan pembuat Undang-Undang, ini kan yang aneh. KPK menolak, mereka bukan pembuat undang-undang, masa pelaksana undang-undang menolak,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (5/9).

Desmond menegaskan, pemerintah dan DPR adalah pihak yang punya kapasitas dalam menyusun UU tersebut. Dari pihak pemerintah, wewenang berada di tangan Kemenkumham. Adapun KPK hanya berwenang dalam memberikan pandangan.(dbs)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.