Disdik Balam Fasilitasi Kerjasama Pemkot dan Kejari Terkait Penyuluhan Dana BOS

  • Whatsapp
Penyuluhan Dana BOS yang dilakukan oleh Kejari Bandar Lampung.

Bandarlampung – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung fasilitasi penyuluhan hukum ke 45 Kepala SMP Negeri se-Bandar Lampung, di SMPN 1 Bandar Lampung, Kamis (07/10/2021)

Penyuluhan dan penerangan hukum adalah bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Selaku Narasumber, Kepala Seksi Intel Kejari Bandar Lampung, Erik Yudistira, M.H, menyampaikan, penerangan hukum terkait pengelolaan anggaran sekolah yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), wajib melakukan perencanaan, penggunaan, serta pelaporan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Dalam mengelola BOS, sekolah wajib mematuhi regulasi yang ada. Sehingga, kepala sekolah juga tidak ragu dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kumdam II/Swj Beri Penyuluhan Hukum Ke Prajurit, PNS dan Persit KCK Koorcab Korem 043/Gatam

“Kebijakan penerangan hukum terhadap para kepala sekolah ini, agar kebijakan yang dilakukan di dunia pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua MKKS SMP Dr. H.M. Badrun, M.Ag mengatakan penerangan hukum penggunaan dana BOS menyesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Penerangan hukum terkait dengan penggunaan BOS, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Reguler,” ungkapnya.

“Alhamdulillah seluruh sekolah di Bandar Lampung yang menerima dana BOS sudah melaksanakan sesuai dengan Permendikbud No.6/2021,” tutupnya. (Anca)

Pos terkait