Dinas PMDDUKCAPIL Kepri Ikuti Webinar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Whatsapp

TANJUNGPINANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Drs.H.Sardison, MTP mengikuti Acara Webinar yang bertema “Sinkronisasi Data, Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa” melalui Aplikasi Zoom, Rabu (10/6).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa bicara soal pentingnya data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa dengan koordinasi dan sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan dari tingkat paling bawah, yaitu desa mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, “Data dari Dukcapil ini sangat penting. Data NIK ini kan menjadi single identity number dan menjadi semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua, karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabel dan kredibel dan Pemberian Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial dan BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” Ujarnya.

Baca Juga :  Polres Tanjungpinang Gelar Dapur Umum Siapkan 150 Paket Nasi untuk Masyarakat

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT Anwar Sanusi mengatakan, “masyarakat desa berperan penting mengidentifikasi calon penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa, pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan Bupati atau Wali Kota,” Kata Anwar Sanusi.

Hadir dalam acara tersebut para Kepala
Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Bupati/Walikota, Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten. (*)

Facebook Comments