Diduga Menyimpang PT. Barokah Dilaporkan Ke Mabes Polri

  • Whatsapp

Bandarlampung – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Anggaran Negara(GPAN) laporkan PT.Barokah serta Rumah Pangan Kita (RPK) ke Mabes Polri dengan nomor surat 013/DPP-GPAN/IX/2019 terkait dugaan penyimpangan suplay Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kamis (5/9/2019).

Diketahui, Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Perum Bulog beberapa waktu lalu, terkait penyimpangan suplay BPNT oleh pihak PT Barokah, kini GPAN tunjukkan keseriusannya bahkan GPAN lakukan pengaduan sampai ketingkat pusat.

Adapun dugaaan penyimpangan dana BPNT tersebut dilakukan oleh Ahmad Kurniawan dari PT.Barokah dan Arip Firmasnyah selaku penyuplay E-warung di Kabupaten Lampung Tengah dan beberapa kabupaten yang lain.

Baca Juga :  Djarum Trees for Life Hijaukan Tol Trans Sumatera

Sebelumnya, bahwa GPAN menemukan KPM di 15 kabupaten/kota di Lampung hanya menerima 8 Kg Beras dan 6 butir telur oleh penyalur Ahmad Kurniawan PT. Barokah.

Sedangkan oleh Arip Firmansyah RPK, menerima beras 9 Kg dan 7 butir telur. Beras diperkirakan dengan harga sekarang pada Juli 2019 Beras: Rp 8.500/Kg dan telur: 1000-1500/satu butir telur. Bila perkiraan 22 Kecamatan terhitung +70.000 KPM Lampung Tengah (Lamteng), maka: Kerugian Negara: 70.000/KPM x Rp. 38.000 (sisa uang) = Rp. 2.660.000.000,-/Bulan. Kemudian Bila dihitung perkiraan dari 6 kecamatan 20.000 KPM (Lamteng) maka: 20.000 KPM x Rp. 23.000 (sisa uang) = Rp. 460.000.000,-/Bulan.

Ketua Umum GPAN Eddy Sitorus menuturkan, bahwa dirinya sudah membawa persoalan tersebut sampai ke tingkat pusat, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan hak-haknya yang seharusnya diterima masyarakat.

Baca Juga :  Pimpinan Haluan Lampung: Siapapun yang Lakukan Kekerasan ke Wartawannya, Akan Kami Kawal di Muka Hukum Bentuk Perlindungan Perusahaan

“Kita sudah laporkan penyimpangan BPNT ini ke Mabes Polri, agar penyaluran BPNT ini transparansi,” Kata dia

Disamping itu dirinya juga menyebutkan, bahwa masalah ini ada keterkaitan Dinas Sosial Provinsi Lampung, PT Bulog Provinsi Lampung, dengan PT.Barokah, yang hari ini sebagai penyuplay E-warung.

“Sudah jelas dong ada permainan dibalik ini, kita kan sudah berapa kali lakukan aksi. Kalau dari 10 bulan yang lalu PT.Barokah ini bermasalah kenapa masih saja diterima,” Jelasnya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.