Bupati Winarti Diminta BALAK Berikan Sanki Tegas EM Kakam Cabul

  • Whatsapp

Bandarlampung–Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) Mempertanyakan Ketegasan Winarti Selaku Bupati Tulang Bawang
Terkait Pelaporan Istri EM Kepala Kampung (Kakam) Mahabang, Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. EM di “Polisi” kan Sang Istri dengan tuduhan telah melakukan Perzinahan dengan anak Dibawah umur.

Anehnya, meski sang Istri Telah melaporkan EM kepihak Kepolisian, Sang Kakam bukannya mendapatkan penahanan tapi malah mendapatkan Penangguhan Penahanan.

Idris Abung sangat heran mengapa EM Tidak Diberikan Sangsi Tegas Oleh Pihak Kepolisian dan Pemkab ” Perilaku EM menurut kami tidak bisa ditolerir Karena berkenaan dengan kasus kriminal murni dan sangat bertentangan dengan semangat Program Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Layak Anak.

Jadi kami menilai sangatlah aneh, “Jika Persoalan Kasus EM Tidak sampai terdengar Oleh Ibu Winarti Selaku Bupati Tulang bawang, Bukankah Pengawasan Monitoring Dan Pembinaan Supervisi para kepala desa di bawah naungan Bupati”.

Baca Juga :  Meski "Hamil Tua", Wagub Chusnunia Tetap Ikut Senam

Sehingga Menjadi Sebuah Kewajaran Jika banyak Pihak menanti Action sejauh mana Monitoring Pembinaan Supervisi Yang Dilakukan Pihak Pemkab Tulang Bawang terkait masalah EM, yang justru rancu jika EM Tidak diberikan Sangsi Tegas Karna telah melakukan perbuatan Asusila, Yang sejuh ini Hingga Berita ini Diturunkan Pihak PPA Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah turun tangan melaporkan EM.

Secara Hukum Pidana EM Jelas telah melakukan Tindak Pidana Murni Perzinahan Karna terkuaknya persoalan ini Karena laporan Sang Istri kepihak Kepolisian, EM telah melakukan perbuatan asusila dengan anak dibawah umur.

Seyogyanya Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Secara Aturan Regulasi Jelas EM selaku Kepala Desa telah Melanggar Aturan Regulasi yang tentunya tidak hanya melanggar Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Baca Juga :  Penangkapan Direktur Aktual TV, Upaya Polri Hapuskan Konten Hoax dan Sara

Kewajiban dan Larangan bagi Kepala Desa
Yang telah di atur Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf c, d, dan m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban, di antaranya:

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;menaati dan menegakkan peraturan Perundang – undangan; dan membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

Larangan yang berlaku bagi kepala desa merujuk pada Pasal 29 UU Desa, antara lain, merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

Sementara Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (“Permendagri 82/2015).

Baca Juga :  Ketua DPC AWPI Lampura Mengundurkan Diri

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa  (“Permendagri 66/2017”) Tegas Idris Abung.

Maka saya sangat menyayangkan Jika Badan Permusyawaratan Desa tidak Melaporkan Masalah ini kepada bupati melalui camat atau sebutan lain jika kepala desa melakukan Tindak Kriminal seperti ini

Tentunya Laporan tersebut memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan dan kemudian bupati melakukan kajian untuk segera memproses selanjutnya atas laporan tersebut.

Lebih lanjut, pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati yang disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten” Ujar Idris Abung.(ahi)

Pos terkait