Bupati Tanggamus Terima DIPA 2020

  • Whatsapp

BANDARLAMPUNG- Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, menerima DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2020 dari Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Acara penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2020 digelar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung di Hotel Novotel Lampung, Kamis (21/11).

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menjelaskan, Presiden telah melakukan transfer anggaran kepada gubernur se-Indonesia pada 14 November 2019.

“Gubernur selaku wakil pemerintah untuk menyerahkan DIPA APBN kepada seluruh satuan kerja, instansi vertikal di Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Alokasi DIPA Provinsi Lampung APBN 2020 Rp10,762 triliun, mengalami peningkatan 7,92% dari APBN awal tahun 2019, yaitu Rp9,971 triliun,” kata Gubernur.

Baca Juga :  Bupati Nanang Gelar Rapat Virtual VC Dengan Seluruh Camat Dan Kepala Desa

Sementara dukungan alokasi dari APBN Provinsi Lampung Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp7,7 triliun, sehingga kapasitas fiskal di Provinsi Lampung dari APBN dan APBD sebesar Rp18,45 triliun.

“Belum termasuk APBD Kabupaten/kota dengan total alokasi diperkirakan Rp24,77 triliun, sehingga total kekuatan fiskal Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 termasuk kabupaten/kota Rp43,23 triliun dengan peningkatan 4,19% dari tahun 2019 sebesar Rp41,52 triliun,” terangnya.

Arinal melanjutkan Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 prioritas kerja Tahun 2019-2024, yang salah satunya yaitu APBN dan APBD fokus dan tepat sasaran.

Selanjutnya kata Arinal, melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dengan tema ‘Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas’ telah meletakkan lima prioritas pembangunan, yaitu pertama Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, kedua Infrastruktur dan pemerataan wilayah, prioritas ketiga yaitu peningkatan nilai tambah sektor riil industralisasi dan kesempatan kerja. Kemudian prioritas keempat yaitu ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup serta prioritas kelima yaitu stabilitas pertahanan dan keamanan.

Baca Juga :  Kepala Divisi Hukum AWPI Kota Bekasi Angkat Bicara Terkait Dugaan THM Melanggar PPKM Darurat

“Karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk terus membangun sinergi antara program Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tandas Gubernur. (lmi)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.