Bupati Pemalang dan Anggota DPR-RI akan Perjuangkan Status Perawat di Instansi Pemerintah

  • Whatsapp

Pemalang – Perawat khususnya tenaga Kesehatan adalah sebuah Profesi yang unik, karena sangat berat melayani orang sakit dengan segala keluhan mereka, karena kebutuhan orang sakit tidak bisa ditunda,sekarang minta harus di penuhi di tunda sedikit saja keluhannya banyak, kerja siang malam tidak pernah lelah , saat ngantuk sedikit saja pelayanan tidak mengenakan komplain pasien tinggi.

Tidak semua orang itu sebetulnya bisa menjadi seorang Perawat ataupun tenaga Kesehatan yang, karena ini adalah Profesi yang berat komplek dan unik, kalo tidak berdasarkan pelayanan atas dasar pelayanan kemanusiaan atau jiwa kemanusiaan yang tinggi tidak akan bisa menjadi seorang perawat ataupun Tenaga kesehatan lainya.

Apapun kondisi nya karena sudah memilih profesi ini sebagai jalan kebahagian hidup maka carilah kebahagian hidup dari seorang profesi Perawat atau tenaga kesehatan khusunya,sehingga bisa memiliki kemanfaatan kepada orang banyak Hal itu di ungkapkan Ketua DPW PPNI Jawa Tengah, Edy Wuryanto, yang Sekaligus Anggota DPR RI komisi Sembilan. Saat hadir dalam peresmian Gedung DPD PPNI Pemalang sekaligus Ulang Tahun PPNI ke 75, Rabu (17/03/2021).

Menurut Edy Wuryanto, PR kita masih banyak, komisi Sembilan yang ditugasi Tenaga Kesehatan sudah clear membentuk panja tenaga kesehatan Honorer, berarti untuk Tenaga Kesehatan yang bekerja di pelayanan publik milik Pemerintah tapi status nya belum jelas, kenapa ga jelas karena Undang-Undang ASN hanya ada 2 kategori yaitu PNS dan PPPK, sementara Bupati tidak boleh mengangkat diluar itu karena menjadi kewenangan Pusat,turut Edy Wuryanto

Baca Juga :  TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2021 Kodim Pemalang Dibuka

Akhirnya banyak Bupati dan Wali Kota mendirikan Rumah Sakit kekurangan Perawat dan tenaga Kesehatan, akhirnya mempekerjakan mereka namun tidak bisa mengangkat PNS tidak bisa menjadikan PNS tidak bisa menjadikan PPPK akhirnya memberi surat keterangan kepegawean yang tidak jelas.

Maka dari itu dirinya di Komisi 9 membentuk panja karena tidak bisa menyelesaikan sendiri dengan perannya, melibatkan Menkes,Menpan melibatkan Mendagri dan Menteri Keuangan, ke Empat kementrian ini lah yang bersama komisi Sembilan sejalan dengan komisi Sepuluh yang membentuk Panja guru tidak tetap karena nasibnya sama.

“Mudah mudahan nasib Tenaga Kesehatan yang Honorer ini memperoleh kejelasan apakah menjadi PNS atau PPPK jelas, harus juga Clear Karena Negara tidak boleh mempekerjakan orang dengan tanpa status Kepegawaian yang tidak jelas, apalagi dengan kesejahteraan yang tidak jelas pula karena Negara harus punya wibawa yang baik kalo mengangkat di openi yang baik, dikembangkan yang baik kalo tidak biar yang bersangkutan mencari pekerjaan di tempat lain, karena ini semua harus clear apalagi menyangkut Tenaga Kesehatan Perawat dan Bidan yang tanggung jawabnya demikian tinggi terhadap pelayanan yang harus mereka berikan, kalo mereka memberikan salah sedikit saja pasien komplain urusan Hukum mereka bisa masuk penjara, ini lah resiko pekerjaan yang berat maka dari itu Tenaga Kesehatan harus Clear dan kami perjuangkan di pemerintah pusat dan DPR RI,” ungkap Edy Wuryanto.

Baca Juga :  Tukang Servis Sepeda Rawat 3 Anaknya yang Menderita Lumpuh Layu

“Kepada organisasi Organisasi Profesi jangan sampai data temen temen Honorer di daerah jangan sampai ketinggalan jangan sampai tidak clear, masukan mereka dalam Data,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Edy wuryanto Selaku Ketua DPW PPNI Jawa Tengah meminta dan memohon kepada Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, agar Tenaga Kesehatan yang bekerja setatus nya belum jelas agar betul- betul Data mereka dimasukan dalam data Kemenkes.

“Berilah mereka SK yang baik” kalo SK mereka tidak jelas biar di per jelas, kalo tidak jelas mendingan di jelaskan sekalian untuk memilih, agar semua enak,agar mereka tidak menyalahkan Organisasi Profesinya, biar mereka memilih jalan hidup yang lebih punya peluang yang baik karena ini yang terjadi yang bekerja Di instansi Kesehatan milik Pemerintah didalamnya sebagian besar Tenaga Kesehatannya Perawat dan Bidan,” katanya.

Baca Juga :  TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2021 Kodim Pemalang Dibuka

“Mudah mudahan dalam hal ini Bupati Mukti Agung Wibowo, suport untuk itu dan lebih memperhatikan kalo kurang anggaranya ditambahin dari APBD yang banyak, karena Profesi Kesehatan adalah sektor yang sangat seksi dan penting, karena menyangkut kebutuhan dasar manusia yang tidak menjadi kewajiban negara, karena menurut saya ini harus di utamakn dan di prioritaskan karena baik buruknya citra kesehatan itu sangat tergantung pada baik buruknya pelayanan tenaga kesehatan itu sendiri dan SDM nya,” tambah Edy wuryanto.

Menanggapi Tenaga Kesehatan yang belum jelas status di tempat kerja nya, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, akan berkordinasi dengan Kementrian, khususnya juga akan minta kuwota karena Tenaga Kesehatan bisa mendorong semuanya masuk PPPK. (TRIS)

Facebook Comments