Bupati Masnah lakukan MoU dengan Pihak Penegak Hukum

  • Whatsapp
Bupati Masnah lakukan MoU dengan Pihak Penegak Hukum

MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menganggarkan Rp 49 Milyar untuk penanganan covid-19 yang digunakan untuk pengobatan, insentif tenaga kesehatan hingga bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19. Dana ini telah dikucurkan sejak beberapa bulan lalu.

Tak ingin ada permasalahan dalam penggunaan Dana Covid-19 ini, Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah SE, M.Tr.IP lakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Kapolres Muaro Jambi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi.

“Adapun tujuan penandatanganan ini ialah pendampingan dan pencegahan serta penanggulangan virus Covid-19 di Kabupaten Muaro Jambi,” kata Bupati Masnah, Senin (23/08/2021).

Acara penandatangana MoU ini dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti, Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja, Kepala Kejari Muaro Jambi Kamin, SH, MH, Kepala BPKP Jambi Sueb Cahyadi, serta tamu lainnya.

Baca Juga :  Seleksi Akhir Lelang Sekda Muaro Jambi, Inspektur Budi Hartono, Memimpin Nilai Tertinggi

Bupati Hj. Masnah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada BPKP, Kejari Muaro Jambi, dan Kapolres Muaro Jambi karena sudah bersedia membantu mengawasi dana penanganan virus Covid-19 ini.

“Penandatangan nota kesepahaman ini adalah bentuk upaya kita untuk tidak salah dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana virus ini, dan tepat sasaran dalam merealisasikan anggarannya, dan juga harapan kami dengan penandatangan ini kami lebih berani melangkah lebih pasti dalam penggunan anggaran ini karena sudah didampingi, diawasi dan diberi petunjuk. Saya juga berharap nantinya apabila sudah selesai penanganan virus ini tidak ada masalah dalam penelolaan anggaran ini”, harap Bupati.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Kamin SH., MH mengaku siap mengawal realisasi anggaran penanganan covid-19 ini, dimana untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran maka dilakukan MoU Bersama, antara Pemkab Muaro jambi, BPKP dan Kejari Muaro Jambi.

Baca Juga :  HKGB ke 69, Ketua Bhayangkari Muaro Jambi Tabur Bunga di Makam Pahlawan

“Kami siap mengawal dan mengawasi Pemkab Muaro jambi dalam realisasi anggaran Covid19. Dengan pengawasan ini semoga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan,” ujarnya. (RH)

Pos terkait