Bupati Adipati Keluarkan Surat Edaran Penguatan PPKM Mikro

  • Whatsapp
Bupati Adipati Keluarkan Surat Edaran Penguatan PPKM Mikro. Foto: Ist

Way Kanan,- Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M keluarkan Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor : 360/346/IV.05-WK/2021 Tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro Di Kabupaten Way Kanan.

Dia menyampaikan bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai dan warga masyarakat sesuai prokes.

Maka ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Skala Mikro (RT), Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja : Kantor Pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta diberlakukan Pembatasan Zona Merah dan Orange WFH 75% dan WFO 25%, Zona Kuning dan Hijau WFH 50% dan WFO 50%.

Penerapan protokol kesehatan lebih ketat untuk jadi teladan bagi keluarga dan masyarakat lainnya (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan), Pengaturan waktu kerja bergiliran. Saat WFH tidak melakukan mobilisasi/perjalanan ke Daerah lain dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

Baca Juga :  Wabup Pesibar Ikuti Peringatan HAN Tahun 2021 Secara Daring

Pengaturan lebih lanjut pegawai yang WFH dan WFO diatur oleh masing-masingn Kepala OPD/Pimpinan serta Perjalanan dinas bagi ASN Pemda hanya untuk yang sangat penting dan izin Pimpinan dua tingkat di atas jabatannya atau Bupati Way Kanan.

Pada Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah, Madrasyah, Ponpes, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan lainnya ditentukan Pembatasan Zona Merah dan Orange dilakukan secara Daring.

Zona lainnya sesuai pengaturan dari KemendikbudRistek dengan penerapan prokes lebih ketat. Sekolah yang akan melaksanakan tatap muka harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten dan Setiap Satuan Pendidikan yang melaksanakan PTM harus sesuai dengnan SE Bupati Nomor : 420/369/IV.01-WK/2021 Tanggal 20 Mei 2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Tahap Kedua Tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan.

Baca Juga :  Pemkab Pesibar Adakan Rakor Bulanan Bersama OPD

Sementara pada Kegiatan Sektor Esensial seperti Fasilitas Kesehatan, Pasar Modern/Tradisional /Toko Energi/SPBU/Komunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Perbankan, Logistik, Perhotelan, Industri/Pabrik ditentukan Pembatasan dapat beroperasi 100%. Diberlakukan WFH dan WFO jika dianggap perlu untuk pegawai/karyawannya, Jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% dan penerapan prokes lebih ketat.

Untuk Sanksi, apabila terdapat pelanggaran dari ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Satuan Tugas Covid-19 (TNI, POLRI, POL PP, BPBD). Apabila terdapat warga yang masih melaksanakan acara hajatan/keramaian yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka selain dibubarkan acaranya, pemilik acara akan dikenakan sanksi oleh pihak berwajib.

Baca Juga :  Bupati Pesibar Kunjungi Makam Patih Gajah Mada

Surat Edaran tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pemerintah dan jika terdapat ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka dinyatakan dicabut. (Yn)

Facebook Comments