BPJS Kesehatan Yogyakarta dan Anggota DPR RI, H.Sukamto, SH Gelar Sosialisasi JKN-KIS

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Yogyakarta dan Anggota DPR RI,.H.Sukamto, SH Gelar.Sosialisasi JKN KIS

Gunungkidul –  Kepala BPJS Kesehatan cabang  Yogyakarta, dr. Prabowo, M.Kes, AAK dan Anggota DPR RI dari PKB, H.Sukamto, SH menggelar sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS). Acara yang di hadiri oleh Bupati dan peserta sebanyak 100 orang dari berbagai elemen tokoh masyarakat tersebut, digelar di Sewokoprojo Wonosari, Minggu (21/11/22021).

Sosialisasi pertama oleh H. Sukamto, SH menjelaskan bahwa di masa pandemi ini masyarakat perlu menjaga kesehatannya. Permasalahan covid-19 sudah mendunia terbukti dengan tutupnya di Mekah kemudian tempat-tempat peribadatan agama tutup dikarenakan menghindari penularan pandemi virus Corona. Tetapi beliau bersyukur saat ini Gunungkidul sudah menurun kasus pandemi virus Corona sehingga tempat-tempat rumah sakit sudah kosong. “Semua kejadian ini kita kembalikan kepada Allah,” kata H .Sukamto, SH.

Selain itu beliau menambahkan pentingnya sosialisasi ini agar ditularkan kepada seluruh warga masyarakat Gunungkidul sehingga pengetahuan tentang BPJS Kesehatan dapat sampai ke tingkat bawah dan meminta mendukung program-program pemerintah maupun Bupati. dengan pengetahuan tentang BPJS Kesehatan tersebut maka masyarakat dapat mengurus pelayanan kesehatan terutama dalam menggunakan kartu Indonesia sehat sehingga terlayani dengan baik dalam mendapatkan fasilitas kesehatan.

Baca Juga :  Panitia dan Tim Penguji Pengisian Pamong Kalurahan Karangasem Paliyan Lupa Payung Hukum

Selanjutnya sosialisasi oleh dr. Prabowo, M.Kes, AAK kepala kantor BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta memberikan materi tentang pentingnya kartu Indonesia sehat dari BPJS Kesehatan yang pertama adalah perlindungan atau careing ketika mendapatkan masalah tentang kesehatan diri maka mendapat perlindungan tentang kesehatan atau jaminan perawatan kesehatan oleh pemerintah.

Kedua patuh pada aturan pemerintah bahwa setiap warga negara Indonesia wajib ikut dalam program BPJS Kesehatan yaitu JKN KIS.

Ketiga adalah gotong royong di mana kita saling membantu dalam subsidi iuran yang sehat membantu yang sakit yang kaya membantu kepada yang miskin.

Program JKN KIS ada dua yaitu satu PBI atau penerima bantuan iuran dari pemerintah dan kedua non PBI atau bukan bantuan penerima iuran (mandiri).

Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% satu persen) dibayar oleh peserta.

Baca Juga :  Pelatihan Stand Up Komedy Jawa di RM bu Tiwi Semanu

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta

Iuran untuk keluarga yang lain Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% (satu persen), diawali dengan pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan.

Peserta JKN KIS segmen PBPU kelas 1, 2 dan 3 wajib mendaftarkan sebagai peserta autodebit pembayaran iuran JKN-KIS melalui bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  DPC AWPI Gunungkidul Gelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi

Iuran bagi peserta pekerja penerima upah dan peserta bukan pekerja, serta anggota keluarga lain dari pekerja penerima upah (non intil yang terdapat dalam satu Kartu Keluarga seperti saudara kandung/ipar, keponakan, paman/bibi, asisten rumah tangga, supir pribadi dll adalah sebesar :

a. Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

c. Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas I.

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari
45% (empat puluh in hereen gat pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Ill/a a 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah. (Mungkas)

Pos terkait