BBWS Sungai Mesuji Sekampung – Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung Sepakat Tinjau Korban Penggusuran

  • Whatsapp
Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi I DPRD Provinsi dengan Satker BBWS Mesuji Sekampung dan 10 orang perwakilan masyrakat dari 3 Kampung / kelurahan di Kecamatan Baradatu terkait korban penggusuran saluran irigasi di Way Kanan

Bandarlampung – Satuan Kerja (Satket) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung dan Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung , sepakat tinjau langsung masyarakat korban penggusura Saluran Irigasi di Way Kanan.

Kesepakatan itu di capau setelah Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi I DPRD Provinsi dengan Satker BBWS Mesuji Sekampung dan 10 orang perwakilan masyrakat dari 3 Kampung / kelurahan di Kecamatan Baradatu, Senin (30/08/2021)

Acara Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I dipimpin langsung oleh Ketua, Yosi Rizal yang didampingi oleh Mardani Umar , Muhdar Ilyas .Budiman dan Darlean Pone.

Sedangkan dari Satker BBWS Mesuji Sekampung dihadiri oleh Bapak Nyoman Kepala Bidang Perencanaan dan PPK . Perwakilan masyrakat Kelurahan Tiuh Balak Pasar diwakili Saipul, Poniman , Eka , Sahmad . Perwakilan Kampung Tiuh Balak I,  Ferdi, Hasanudin dan Irwan.

Baca Juga :  Tak Hanya di PTUN, Penggugat Akan Laporkan Indikasi Mafia Tanah HGU PT. HIM ke Polisi dan KPK

Juru bicara masyarakat, IR Rizaludin PN menyambut baik atas pertemuan dengan Balai Besar Sungai Mesuji sekampung yang digagas oleh Ketua I DPRD Provinsi Lampung .

Selain itu juga IR Rizaludin PN menyambut baik rencana  adanya kunjungan Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung dan Pihak Satker Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung ke masyrakat yang terkena gusur di Way Kanan.

“ini masalah kemanusian banyak korban penggusuran yang saat ini masih tidak jelas nasib nya , bahkan mereka sekarang tinggalnya menunpang sama keluarga atau tetangga,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal memgatakan bahwa mereka akan selalu mendampingi masyarakat yang terkena gusur .

“Kami prihatin nasib masyarakakat yang saat ini masih gak jelas nasibnya setelah digusur , apa lagi masa PPKM saat ini,”  ujar Yos.

Baca Juga :  AWPI Dukung Gubernur Arinal Sanksi Perusahaan Beli Singkong Dibawah Rp. 900

Ia melanjutkan, “Harapanya setelah adanya pertemuan ini dilanjutkan dengan melihat masyarakat menjadi  korban, adanya bantuan baik dari pihak Balai maupun Pemerintah Daerah,* pungkasnya. (*/Yoni)

Pos terkait