Aparat Jangan Diskriminatif, Dalam Penindakan Hukum

  • Whatsapp

PEMALANG – Tiga belas pramusaji rumah makan, di Desa Lowa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ditangkap anggota kepolisian, Kamis (6/2/2020) malam. Mereka digelandang ke Mapolres Pemalang atas dugaan tindak pidana ringan (Tipiring). Setelah bermalam di Mapolres, keesokan harinya, Jum’at (7/2/2020) mereka digiring ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk menjalani persidangan.

Hal inilah yang kemudian mengundang reaksi keras dari Budi Sudiarto, SH, Wakil Ketua 1 DPP. Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI). Ia menilai aparat kepolisian telah bertindak secara sepihak dan arogan. Pasalnya, pada waktu itu tidak ada satupun warga binaannya yang sedang melakukan kegiatan yang melawan hukum.

“Tiba-tiba polisi datang, dengan dalih operasi kemudian menangkap pelayan rumah makan atas dugaan tindak pidana ringan. Tindak pidana yang mana, kesalahan apa yang mereka lakukan, tidak ada satupun dari mereka yang sedang melakukan kegiatan melanggar hukum. Mereka hanya duduk-duduk saja kok,” katanya.

Baca Juga :  Satgas TMMD 111 Kodim 1010/Tapin Bangun Plat Deker untuk Jalan Baru

Saat dikonfirmasi di kediamannya, Budi Sudiarto yang didampingi oleh Eka Nugroho, SH, selaku kuasa hukum DPC. AWPI Pemalang secara tegas menyatakan, jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan tindakan dari oknum aparat kepolisian malam itu.

“Kalau memang alasannya adalah bentuk penegakkan hukum, pertanyaannya kenapa di tempat lain yang sejenis dan jelas-jelas ada kegiatan praktek prostitusi tidak dilakukan penindakan hukum. Ada apa ini, kok jadi diskriminatif begini,” tanya Budi.

Budi menambahkan, kali ini AWPI beserta warga binaannya yang menjadi korban penangkapan tidak akan melakukan perlawanan. Akan tetapi, jika dikemudian hari terjadi peristiwa yang serupa, maka pihaknya tidak akan diam dan menerima begitu saja. Ia memastikan akan melakukan gugatan secara hukum terhadap oknum kepolisian.

Baca Juga :  Kapolri Akan Tegur Kapolda dan Kapolres yang Belum Tindak Premanisme

Selaku pendamping dan pembina di lingkungan Desa Lowa, tentunya AWPI sudah mengingatkan warga binaannya agar tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum semacam prostitusi. Karenanya, jika ternyata ada yang tertangkap tangan melakukan praktek prostitusi, dia mempersilahkan aparat kepolisian memproses secara hukum dan memberikan pembinaan.

“Institusi kepolisian sudah bekerja dengan baik dan benar. Akan tetapi yang saya sangsikan adalah perilaku sejumlah oknum kepolisian. Mereka bisa saja bermain dengan mengatas-namakan institusi, hanya mencari-cari kesalahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan ketika itu terjadi kita akan melakukan gugatan hukum” pungkasnya. Reporter : J’S

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.