Angka Perceraian di Pringsewu Menurun saat Pandemi Covid-19

  • Whatsapp

Pringsewu – Ditengah situasi pandemi Covid-19 kasus angka perceraian di Kabupaten Pringsewu menurun sebanyak 580 perkara pada tahun 2020. Hasil ini merupakan total keseluruhan dari bulan Januari sampai september 2020.

Humas Pengadilan Agama Pringsewu, Azhar Arfiyansyah mengatakan, “Sesuai Berkas yang kami terima dari February sampai September kasus perceraian di tahun ini ada 580 perkara Rata-rata penyebab perceraian antara lain masalah Miras, faktor ekonomi, Judi, dan mempunyai hubungan dengan orang ketiga baik pria maupun wanitanya ” ucapnya Selasa (8/9/2020).

Menurutnya, di tahun lalu dan tahun ini mengalami penurunan, karena sesuai intruksi Mahkamah Agung sempat satu atau dua bulan stop menerima perkara peceraian karena adanya penyebab Covid-19.

Baca Juga :  Minggu Depan, Bustami Zainudin akan Gelar Diskusi Publik Berani Korupsi Pasti Aman

“Kalau tidak ada permasalahan covid-19 mungkin terjadinya peningkatan tetapi kalau dibandingankan karema kondisi saat ini itu ada penurunan,” katanya.

“Di bulan september ini saja data yang masuk ada 30 perkara artinya bisa naik dan turun, tetapi perkiraan perbulan bisa mencapai 40 perbulan,” paparnya.

Lanjutnya, Ini memang pintu terakhir, sebisa mungkin itu bisa ditempuh beberapa tahap dengan pertemuan keluarga seperti diobrolkan secara bersama-sama dan langsung ke KUA yang tidak hanya menikah saja tetapi mereka juga ada Bt 4 untuk menasehati.

Perdamaian itu lebih diutamakan daripada peceraian, jadi kami mengapresiasi pasangan suami istri yang memang meyakini perdamaian dan melakukan proses medisiasi, sehingga masih bisa diperbaiki rumah tangganya dan mencabut perkara perceraian.

Baca Juga :  Pemprov Dorong Optimalisasi BPKP agar Pemerintah Kabupaten/Kota Raih Opini WTP

“Rumah tangga diibaratkan pohon, jadi semakin tinggi pohon semakin kencang pula menerpanya, tetapi jika pohon itu akarnya bisa kuat,”ujarnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu selalu mengoptimalkan sesuai dengan proses mediasi yang tertera di peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

“Untuk proses Mediasi sampai 30 hari diberikan waktu, apabila suami dna istri masih memperlukan waktu akan diberikan kesempatan lagi selama 14 hari,”Kami mengupayakan semaksimanl mungkin untuk bisa di mediasi apalagi salah satu pihak masih ingin berkeinginan berumah tangga,”pungkasnya. (Yd)

Facebook Comments