Anggota DPRD Jadi Tim Kampanye, Ini Penjelasan Bawaslu Pesibar

  • Whatsapp

PESISIR BARAT – Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat ingatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diduga masuk dalam Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, guna mengajukan izin Kampanye. Kamis(01/10/2020)

“Anggota Dewan atau Pimpinan Dewan itu untuk mengajukan izin kampanye kalau mau ikut Kampanye, Itu aturannya jelas dalam PKPU 11 Tahun 2020, Pasal 63 ” tegas Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Heri Kiswanto, S.Sos.I.

Izin Kampanye itu juga sudah harus diserahkan ke KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, selain diserahkan ke KPU juga ditembuskan ke Bawaslu,” ungkap Pria yang akrab disapa bang HK itu.

Baca Juga :  Sekda Pesibar Membuka Acara Bimtek Produk Hukum Daerah

Ketentuan mengenai izin Kampanye di luar tanggungan negara bagi anggota dewan saat mengikuti kampanye juga fasilitas negara berupa mobil dinas dan barang lainnya tidak diperbolehkan untuk dipakai, saat menghadiri Kampanye.

“Sesuai PKPU Pejabat Publik dilarang gunakan Kendaraan Dinas, jika terdapat laporan maka akan kami tindak sesuai aturan,” jelas Komisoner Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat itu.

Sementara itu Ketua Bawaslu Pesisir Barat Irwansyah, S.H.I menerima kunjungan dari Ketua dan Sekretaris Pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Aris Ikhwanda dan Zuhri Karmen maksud dari kunjungan tersebut ke kantor Bawaslu adalah untuk berkonsultasi terkait aturan-aturan dalam Kampanye, mengenai apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan Kampanye.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Dorong Pengembangan Koperasi dan UMKM Lampung

“Setelah menyampaikan apa yang menjadi tujuan beliau, kami memberikan arahan serta saran untuk melakukan kegiatan Kampanye sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. Jelas Irwan.

Irwan juga menyampaikan “Adapun poin-poin yang didiskusikan adalah seputar apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan Kampanye, regulasi-regulasi yang mengatur terkait aturan dalam pelaksanaan Kampanye, dan mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan Kampanye ke Bawaslu,” Jelasnya. (Red)

Facebook Comments