Abdul Hakim Dukung Sinkronisasi Aplikasi Desa

  • Whatsapp

BANDARLAMPUNG- Dalam reses, anggota DPD RI asal Lampung, KH. Abdul Hakim, berkunjung ke Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung. Dalam kunjungannya diterima Sekretaris Dinas PMD setempat, Syifa Aini beserta jajarannya dan pendamping desa.

Sebagai anggota komite IV DPD RI, agenda kunjungan Abdul Hakim dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa (khususnya terkait dana desa).

“Kami ingin dapatkan informasi dan aspirasi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang perlu dapat perhatian kami di komite IV DPD RI sebagai dasar untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Sekaligus memperoleh masukan soal kendala dan usulan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa serta masukan yang bermanfaat bagi peningkatan peningkatan tata kelola keuangan dan aset desa dalam mewujudkan desa sejahtera mandiri,” ujar Hakim.

Baca Juga :  Kasrem 043/Gatam Pimpin Sidang Panjabsat Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Bintara dan Tamtama TW III TA. 2021   

Dalam penjelasan dan pemaparannya, Syifa Aini menjelaskan, dana desa yang dikucurkan ke Lampung sebesar Rp 2,4 T. Pencairan tahap 1 dan 2 sudah selesai, dan sekarang masih berlangsung pencairan tahap 3 ke 2.435 desa se-Lampung.

“Pencairan tahap 1 dan 2 sudah selesai, dan ekarang masih berlangsung pencairan tahap ke 3 dan tersisa 29 desa lagi yang belum mencairkan. Dan kami targetkan sebelum akhir bulan ini semua sudah 100% selesai,” ucap Syifa.

Dalam pertemuan ini, muncul beberapa saran dan masukan diantaranya disampaikan oleh Wayan (Kabid Kelembagaan). Beliau mengharapkan dalam sistem aplikasi keuangan desa agar terintegrasi sehingga operator di desa dapat dengan mudah menjalankannya.

“Kini ada 3 aplikasi, yakni Siskeudes dari Kemendagri, OM SPAN dari Kementerian Keuangan dan SiPede dari Kementerian Desa. Secara substansi ketiga aplikasi ini sama. Operator dilapangan mengerjakan dan mengisi ketiga aplikasi ini, hingga butuh tenaga, waktu dan biaya, jadi kurang efektif. Kami berharap cukup dibuatkan 1 aplikasi saja hingga kami lebih efektif dan simple dalam mengerjakannya,” kata Wayan.

Baca Juga :  SIGER jadi Tema NU Science and Cultural Art 2021

Selain itu, Wayan juga berharap kejelasan dan sinkronisasi regulasi antara yang dikeluarkan Kemendagri dan Kemendesa, misalnya terkait penyertaan modal. Perlu juga ada dukungan berkaitan dengan peningkatan kapasitan perangkat desa baik dari sisi regulasinya harus jelas tentang batasannya, kurikulumnya, penyelenggaranya dan pendanaanya.

Menanggapi aspirasi dan masukan yang ada, Abdul Hakim akan menyampaikannya ke pemerintah pusat.

“Hasil reses dan kunjungan ini akan kami dokumentasikan dan sampaikan dalam paripurna DPD RI sekaligus jadi bahan dalam rapat kerja kami dengan kementerian terkait,“ kata Hakim. (rls)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.