LAMPUNG TIMUR – Seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) Provinsi dari Dapil Lampung Timur (Lamtim) diduga manfaatkan fasilitas negara, Bawaslu setempat diminta segera bertindak.
Ketua TP PKK Lampung Timur Yusbariah Dawam Rahardjo kembali menghadiri acara Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Lapangan Desa Gunung pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik Kabuten Lampung Timur, Jum’at (24/11/23).
Pada kesempatan itu Yusbariah yang membuka acara tersebut menyampaikan Langkah gerakan masyarakat hidup sehat dan mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan cegah stunting dalam seribu hari.
“Khusus ibu hamil wajib menjaga dan memeriksakan kehamilannya di tempat kesehatan terdekat, Ayo kita dukung gerakan cegah stunting dalam seribu hari pertama kehidupan” ujar ketua TP PKK Lamtim ini.
Usai membuka Germas, Yusbariah Dawam Rahardjo memberikan bantuan tambahan makanan untuk para ibu hamil,
Lalu memberikan praktik langkah pembuatan Eco Enzyme agar bisa dimanfaatkan untuk para ibu-ibu rumah tangga.
Sebelumnya, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur, Yusbariah Dawam Rahardjo menggelar kegiatan Gerakan Masyarakat (Germas), di Aula Rumah Dinas Bupati (Rumdisbup).
Terselenggaranya kegiatan PKK Kabupaten Lampung Timur, melalui surat undangan yang ditanda tangani ketua PKK Kabupaten Lampung Timur bernomor 64/Skr/PKK/Lam-Tim/XI/2023.
Perihal undangan Germas. Rakor dan Pengajian.
Menyikapi hal tersebut,
Fauzi Ahmad, warga Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, mempertanyakan kegiatan PKK Kabupaten Lampung Timur, Rabu pagi hingga petang, di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur.
Menurutnya, ketua PKK kabupaten tersebut, saat ini sudah terdaftar dan ditetapkan sebagai calon legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 8, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Semua masyarakat juga tahu, suaminya (Bupati Red) adalah ketua partainya, tentu sangat menguntungkan pribadinya, sebagai caleg, dengan dukungan fasilitas negara, itu tidak dapat dipungkiri,” ujar Fauzi, Rabu (22/11/23).
Menilai hal itu, sebagai masyarakat daerah Lampung Timur, Fauzi meminta ada tindakan dari Bawaslu setempat.
“PKK tentu berkaitan erat dengan kedinasan, dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten dan seluruh ASN ada di dalamnya, baiknya ada tindakan dari Bawaslu,” tandasnya.
BAWASLU Lampung Timur diminta untuk segera mengambil tindakan,
Sayang nya sampai berita ini diterbitkan Bawaslu Lamtim belum bisa dikonfirmasi. (Tim)