Halut- Terkait pengelolaan keuangan secara baik dalam birokrasi berpemerintahan daerah, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kini mendapat predikat baik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal ini setelah ramai beredar informasi dimana penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI melalui Kantor Perwakilan di Maluku Utara di Kota Ternate kepada pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan predikat WTP.
“Iya benar, dari hasil laporan pemeriksaan BPK RI di Maluku Utara, ity kami Kabupaten Halut dapat predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Rymond Batawi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Pemkab Halmahera Utara, kepada sejumlah awak media dikantor Bupati Halmahera Utara.
Kata Rymond, predikat WTP yang didapat Kabupaten Halmahera Utara itu sudah sebanyak enam kali semenjak dari Tahun 2018.
“Jadi ini ke 6 ya, dimana Halmahera Utara dapat raih predikat WTP dari BPK RI sejak Tahun 2018,” tutur dia.
Pihaknya sangat berharap, kedepan pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik lagi.
“Harapan kedepan lebih baik lagi, dan itu kami pastikan dengan bukti kami dapat raih WTP dari BPK RI, semakin berpacu lagi,” ungkapnya. (*)
